Oleh: Zuli Hendriyanto Syahrin
Sebagai bagian dari elemen Bangsa yang peduli keadilan sosial dan kemandirian ekonomi, saya ingin berbagi pandangan tentang bagaimana pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Upaya ini bukan target pencitraan. Ini adalah investasi penting untuk membangun bangsa yang kuat, adil, dan mandiri hingga tahun 2029. Ini panggilan bagi semua elemen Bangsa untuk bergerak serempak, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemiskinan Ekstrem: Pencapaian dan Tantangan Menjelang 2029
Kemiskinan ekstrem itu kondisi di mana seseorang sulit memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan informasi. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga akses ke layanan sosial (PBB, 1996). Menurut Bank Dunia, orang yang miskin ekstrem adalah mereka yang pengeluarannya kurang dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) per hari.
Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan komitmen besar dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Sampai Maret 2024, angkanya berhasil turun jadi 0,83%. Ini kabar baik dan mendekati target nol persen, bukti program-program yang berjalan memang efektif.
Tapi, kita jangan lengah. Perubahan global dan standar Bank Dunia yang baru (PPP 2021) membuat tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia melonjak jadi 5,44% dari total penduduk pada 2024, atau sekitar 15,5 juta jiwa.
Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem itu dinamis dan rentan terhadap berbagai goncangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang lebih penting, akar masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia seringkali kompleks, termasuk soal gizi buruk pada balita (stunting) dan sulitnya akses pendidikan berkualitas di daerah terpencil.
Maka itu, Pemerintahan Periode 2024-2029 adalah masa krusial. Kita harus bergerak lebih jauh dari sekadar mencapai angka nol statistik, tapi juga memastikan masyarakat bisa terus bertahan dan tidak kembali jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem.
Penting sekali membangun “pagar” yang kuat agar mereka yang sudah keluar dari kemiskinan ekstrem tidak kembali terperosok. Ini adalah tantangan besar yang butuh pendekatan menyeluruh.
Strategi Utama: Menguatkan Peran BP Taskin sebagai Koordinator
Di bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), yang dibentuk lewat Perpres Nomor 163 Tahun 2024 dan diperkuat oleh Inpres Nomor 8 Tahun 2025, menjadi koordinator utama dalam upaya ini. BP Taskin punya mandat kuat untuk:
1. Menyelaraskan Kebijakan Nasional: Memastikan semua program dari berbagai kementerian dan lembaga terkait berjalan sejalan, tidak tumpang tindih, dan saling melengkapi.
2. Akurasi Data Berkelanjutan: Mengawasi dan mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk terus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara real-time dan lebih detail (sampai level keluarga dan individu).
3. Pengawasan dan Evaluasi Ketat: Melakukan evaluasi rutin dan menyeluruh terhadap efektivitas program di lapangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan data yang ada.
4. Inovasi Program Berkelanjutan: Berperan sebagai pusat inovasi, mencari terobosan program yang lebih efektif dan efisien. Ini juga berarti melibatkan para ahli dari berbagai bidang, lembaga riset, dan think tank secara proaktif.
Sinergi Multidimensional: Menggerakkan Quad Helix (Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi, Swasta, Masyarakat, Teknologi)
Keberhasilan jangka panjang dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem butuh sinergi kuat dan kolaborasi aktif dari berbagai pihak. Semua ini dikoordinasikan secara strategis oleh BP Taskin untuk menggerakkan Quad Helix:
1. Kementerian Pelaksana: Peran Penting Kolaborasi Antar Kementerian
Setiap kementerian punya peran penting dalam orkestrasi ini. Kolaborasi antar kementerian itu sangat penting:
– Kemensos: Mendampingi kemandirian penerima bansos, dan membuka seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat.
– Kemendes PDTT: Mengoptimalkan Dana Desa, menciptakan lapangan kerja di perdesaan, dan membangun infrastruktur dasar yang sesuai kebutuhan.
– Kementerian PU dan Kementerian PKP: Menyediakan rumah layak huni, akses air bersih, sanitasi yang memadai, dan mengintegrasikan infrastruktur dengan program edukasi kebersihan masyarakat.
– Kemenkes: Menjamin akses JKN-PBI untuk kesehatan prima tanpa hambatan finansial, serta mengkampanyekan pencegahan stunting dan penyuluhan gizi seimbang.
– Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek: Memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan berkualitas, pendidikan vokasi yang relevan, dan Sekolah Rakyat, mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan.
– Kemnaker: Bersinergi meningkatkan SDM yang adaptif dengan penyesuaian kurikulum vokasi sesuai kebutuhan industri, termasuk keterampilan digital dan soft skills.
– Kementerian UMKM: Berperan besar mendorong UMKM naik kelas melalui inkubator, akses modal, pelatihan digital, fasilitasi sertifikasi produk, dan akses ke pasar ekspor.
– Kementerian BUMN: Menjadi agen pembangunan inklusif melalui kemitraan dengan UMKM, program CSR yang terarah, dan penciptaan lapangan kerja.
– Kominfo: Meratakan akses internet sebagai fondasi inklusi digital dan ekonomi baru, serta edukasi literasi digital untuk mencegah kesenjangan digital.
– Kemenkeu: Mengelola anggaran dan insentif fiskal dengan bijak untuk mendukung program-program pro-kemiskinan, serta skema insentif pajak bagi sektor swasta yang berinvestasi.
– Kemendagri: Mengkoordinasikan implementasi di daerah, memastikan kebijakan pusat dan lokal harmonis, serta mengidentifikasi dan mengatasi hambatan birokrasi di tingkat daerah.
Bahkan, BPI Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), bisa berkontribusi dengan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kapasitas fiskal negara. Dengan begitu, Pemerintah punya lebih banyak dana untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem.
2. Peran Vital Pemerintah Daerah (Ujung Tombak Pelaksanaan di Lapangan)
Pemerintah Daerah, dari Provinsi hingga Desa, adalah kunci keberhasilan di lapangan. Merekalah yang paling tahu kondisi nyata masyarakat dan karakteristik daerahnya.
– Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK): TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota harus diperkuat dan diberi wewenang lebih untuk mengoordinasikan program di wilayahnya.
– Mendorong Inovasi dan Adaptasi Lokal: Pemerintah daerah perlu aktif mendorong inovasi sesuai karakteristik daerahnya.
– Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah: Pemerintah daerah wajib meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program kemiskinan.
– Membangun Kolaborasi Lintas Sektor di Daerah: Penting membangun kolaborasi erat antara dinas-dinas terkait di daerah (seperti dinas sosial, dinas pertanian, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan).
– Menegaskan Transparansi Penggunaan Dana Desa: Penggunaan Dana Desa harus selalu transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
3. Peran Strategis Akademisi: Riset, Inovasi, Pengembangan SDM
Akademisi berperan sebagai sumber pengetahuan dan inovasi, berkontribusi melalui:
– Riset dan Analisis Berbasis Bukti: Melakukan penelitian mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah kemiskinan, mengembangkan metodologi pengukuran yang akurat, dan mengevaluasi efektivitas program.
– Pengembangan Kapasitas dan SDM: Merancang program pelatihan bagi aparatur pemerintah dan fasilitator, serta mengembangkan kurikulum pendidikan dan vokasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas SDM.
– Inovasi dan Transfer Pengetahuan: Mengembangkan model-model intervensi sosial-ekonomi yang inovatif, termasuk aplikasi teknologi, dan memastikan pengetahuan dari hasil riset bisa diterapkan di lapangan.
4. Keterlibatan Sektor Swasta dan Sinergi Pendanaan (Penguatan Ekosistem Berkelanjutan)
Anggaran negara punya batasan. Oleh karena itu, mobilisasi sumber daya non-APBN sangat penting untuk mendukung dan mempercepat program pemerintah:
– Kemitraan Inklusif & Impact Investing: Korporasi dan pengusaha bisa menjadi mentor, mitra, dan investor bagi UMKM dari keluarga miskin.
– Program CSR yang Tepat Sasaran: Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan harus didorong untuk lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, bukan hanya bantuan konsumtif.
– Filantropi & Wakaf Produktif: Mendorong gerakan filantropi yang lebih terarah dan produktif. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dikelola secara profesional bisa disalurkan untuk program peningkatan pendapatan dan pembangunan infrastruktur dasar.
– Obligasi Sosial/Green Bonds & Donasi Digital: Pemerintah atau entitas swasta dapat menerbitkan obligasi sosial atau green bonds. Dananya khusus dialokasikan untuk proyek berdampak sosial dan lingkungan, menarik minat investor sosial.
– Peran Pengusaha Individual: Para pengusaha dapat berkontribusi nyata melalui mentorship, penyediaan akses ke jaringan bisnis, atau bahkan menjadi investor bagi UMKM yang berpotensi besar untuk berkembang.
5. Masyarakat (Subjek Perubahan, Bukan Sekadar Objek Bantuan)
Yang terpenting, masyarakat yang miskin ekstrem bukan hanya objek bantuan pasif, melainkan subjek aktif perubahan yang punya potensi besar.
– Partisipasi Aktif: Masyarakat harus didorong dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang relevan dengan kebutuhan nyata dan rasa memiliki. Mekanisme seperti participatory rural appraisal (PRA) bisa diterapkan.
– Semangat Kemandirian: Edukasi tentang pentingnya kemandirian ekonomi. Program pelatihan literasi finansial dan digital akan sangat mendukung semangat ini.
– Pemberdayaan Kelompok: Menguatkan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, ibu-ibu PKK, dan kelompok disabilitas).
6. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi (Akselerator Transformasi Progresif)
Pemanfaatan teknologi bukan lagi pilihan, tapi keharusan agar Quad Helix mencapai efisiensi, efektivitas, dan jangkauan lebih luas dalam upaya pengentasan kemiskinan:
– Data Presisi Berbasis Teknologi: BP Taskin, Kemensos, dan BPS harus berinvestasi lebih jauh dalam sistem big data dan kecerdasan buatan (AI). Teknologi informasi geografis (GIS) akan memetakan kantong-kantong kemiskinan ekstrem secara visual dan terperinci.
– Inovasi Ekonomi Digital Inklusif: Mendorong integrasi UMKM dari keluarga miskin ekstrem ke platform e-commerce nasional maupun global. Pelatihan keterampilan digital massal (coding, desain grafis, digital marketing). Mendorong crowdfunding lokal atau mekanisme pinjaman mikro berbasis teknologi.
– Optimalisasi Layanan Publik Melalui Teknologi: Melalui telemedicine dan tele-edukasi untuk daerah terpencil agar bisa mendapatkan konsultasi medis dan pendidikan berkualitas tanpa kendala geografis atau biaya transportasi mahal. Sistem logistik bantuan cerdas (tracking digital) dari Kemensos juga bisa dioptimalkan.
– Platform Pengaduan dan Umpan Balik Digital: Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan kondisi kemiskinan, memberikan umpan balik program, atau mengidentifikasi data yang tidak akurat, sehingga membangun transparansi dan akuntabilitas.
Kesimpulan
Perjalanan menuju Indonesia bebas kemiskinan ekstrem di tahun 2029 adalah investasi strategis. Dengan sinergi Quad Helix yang erat, Pemerintah Pusat melalui BP Taskin sebagai koordinator utama dan kementerian pelaksana, Pemerintah Daerah, Akademisi, Sektor Swasta, serta Masyarakat, ditambah pemanfaatan teknolog, saya sangat optimis. Pada tahun 2029, Indonesia tidak hanya akan mencapai angka nol persen kemiskinan ekstrem secara statistik.
Lebih dari itu, kita akan melihat masyarakat yang tangguh, mandiri secara ekonomi, berdaya saing di era digital, dan punya akses ke peluang untuk kesejahteraan berkelanjutan. Ini akan menjadi fondasi bagi Indonesia Emas 2045, di mana keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Semua ini butuh komitmen politik yang kuat dari seluruh elemen bangsa. Dengan semangat kebersamaan, adaptasi terhadap kemajuan teknologi, dan pelaksanaan program yang inovatif, transparan, serta terkoordinasi, visi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera akan terwujud nyata. Kita harus terus maju dan berinovasi demi masa depan gemilang Indonesia. (*)
Jakarta, 14 Juli 2025
