Jakarta,SwaraRakyat.Com – Kasus keracunan massal yang menimpa siswa di berbagai daerah memicu keprihatinan publik. Orang tua siswa khawatir keselamatan anak-anak mereka terancam akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus ini dan menekankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Menurut Puan, anak-anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan dari program pemerintah tersebut.
“Jangan sampai anak-anak yang kemudian dirugikan,” kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/9).
Puan menambahkan bahwa pelaksanaan MBG bukan hal mudah. Untuk itu, seluruh pihak yang terlibat harus melakukan evaluasi secara total agar program ini bisa berjalan lebih baik di lapangan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah melakukan langkah pemulihan korban dan evaluasi dapur terkait kasus keracunan makanan dalam program MBG di beberapa daerah. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9), Prasetyo menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang tidak disengaja itu.
“Atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, kami memohon maaf karena terjadi beberapa kali kasus di sejumlah daerah. Itu bukan sesuatu yang diharapkan, apalagi disengaja,” ujarnya.
Pengamat hukum dan politik, Fredi Moses Ulemlem, menilai langkah evaluasi ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Program MBG sejatinya membawa manfaat besar bagi pendidikan dan kesehatan anak-anak. Namun, kasus keracunan ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat, audit dapur, dan mekanisme tanggap darurat yang jelas. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Fredi dalam wawancara eksklusif, Senin (22/9).
Fredi menekankan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi seluruh aspek MBG, mulai dari pengadaan bahan, standar dapur, hingga distribusi makanan, untuk memastikan keselamatan dan kesehatan siswa tetap terjaga.(sang)
