Jakarta, swararakyat.com – Kenaikan harga kebutuhan pokok tidak lagi sekadar alarm, ini sudah darurat. Sayur merangkak naik, daging ayam makin tak terjangkau, telur melompat seolah tanpa rem. Cuaca ekstrem menghantam produksi, permintaan melonjak jelang Natal dan Tahun Baru, dan rakyat kecil kembali menjadi korban pertama.
Tahun ke tahun selalu begitu, tetapi kali ini eskalasinya jauh lebih brutal.
Dapur rakyat sudah sesak sebelum Nataru tiba, dan yang mereka tunggu hanyalah satu pertanyaan penting:
apakah negara hadir? Atau hanya mengamati dari kejauhan?
Pemerintah tahu betul bahwa program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyerap bahan pangan dalam jumlah masif. Dan pemerintah pun mengakui bahwa risiko inflasi sangat nyata.
“Kan program MBG ini kan banyak banget butuh bahan baku, ya. Kami tidak ingin nanti karena ada MBG, harga bahan makanan ini tinggi kemudian terjadi inflasi, masyarakat nanti yang kena, gitu. Jadi makanya, kami koordinasi, Pak Presiden sudah menginstruksikan,” tegas Nanik (21/11/2025).
Pernyataan ini jelas: MBG tidak boleh menjadi mesin pengerek harga.
Negara harus mengatur, bukan menambah tekanan.
Bahkan Presiden Prabowo turun langsung memberikan instruksi detail terkait potensi kenaikan harga telur menjelang Nataru, ketika kebutuhan membuat kue meningkat tajam.
“Saat ini sudah mulai sedikit-sedikit… Tadi Pak Presiden pesan: ‘Ini mau Nataru, mau Lebaran. Nanti mungkin telur untuk anak-anak kita kurangi tapi diganti daging sapi, diganti telur puyuh. Supaya enggak ganggu kebutuhan masyarakat untuk kue, terutama telur,’” ujar Nanik.
Instruksi tersebut menegaskan satu hal penting:
kebijakan besar negara harus tunduk pada stabilitas harga rakyat. Satu langkah salah, harga bisa meledak, dan rakyatlah yang akan menanggung dampaknya.
Karena itu, stabilisasi harga bukan sekadar “pekerjaan rumah”. Ini kewajiban mutlak negara. Rakyat tidak menunggu teori koordinasi. Rakyat menunggu tindakan yang bisa dirasakan langsung di lapak pasar dan di meja makan mereka.
Jika kenaikan harga memang tak bisa dihentikan, maka ketegasan negara dalam melindungi perut rakyat harus lebih keras daripada setiap gejolak pasar.
Negara tidak boleh kalah dari harga pangan.
Rakyat terlalu mahal untuk dikorbankan. (Sang)
