NEW YORK, SwaraRakyat.com – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa menyoroti perkembangan pembangunan di wilayah Sahara dalam forum Komite 4 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas persoalan dekolonisasi.
Teguh yang juga menjabat Direktur Geopolitik GREAT Institute hadir sebagai petisioner dalam pembahasan mengenai sengketa Sahara Barat. Keikutsertaannya dalam forum tersebut tercatat untuk keempat kalinya.
Dalam penyampaiannya, Teguh menilai persoalan Sahara perlu dilihat tidak hanya dari perspektif politik, tetapi juga melalui perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai masa depan kawasan Sahara.
Salah satu hal yang disampaikan Teguh adalah New Development Model atau Model Pembangunan Baru yang diluncurkan Maroko pada 2015 untuk wilayah selatan.
Program tersebut mencakup pengembangan berbagai sektor di kawasan selatan, termasuk Laayoune dan Dakhla.
Teguh juga menyampaikan pengalaman saat mengunjungi Dakhla pada Agustus 2024. Dalam kunjungan tersebut, ia melihat secara langsung sejumlah perkembangan pembangunan di kawasan itu.
“Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan,” ujar Teguh.
Dalam forum tersebut, Teguh turut menyinggung sejumlah proyek strategis, di antaranya jalan ekspres Tiznit-Dakhla, Pelabuhan Atlantik Dakhla, pengembangan energi terbarukan, serta fasilitas desalinasi air.
Ia menilai proyek-proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memiliki potensi terhadap konektivitas, aktivitas ekonomi dan perdagangan di kawasan Atlantik menuju Afrika Barat.
Selain pembangunan, Teguh menyoroti partisipasi masyarakat dalam proses politik di wilayah selatan Maroko.
Dalam pemilu legislatif Maroko pada 23 September 2026, tingkat partisipasi di wilayah Laayoune-Sakia El Hamra disebut sekitar 77 persen. Sementara wilayah Dakhla-Oued Eddahab disebut mencapai sekitar 61 persen.
Menurut Teguh, perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat tersebut perlu menjadi bagian dari perspektif yang lebih luas dalam memahami kondisi Sahara.
Meski demikian, status politik Sahara Barat masih menjadi persoalan yang dibahas melalui mekanisme PBB. Karena itu, pembangunan dan proses politik, menurut Teguh, perlu ditempatkan dalam konteks masing-masing.
Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa, perkembangan yang terjadi di lapangan dinilai dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mendorong solusi politik yang mampu menciptakan stabilitas, pembangunan berkelanjutan dan perdamaian.
Teguh menegaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam setiap pembahasan mengenai masa depan Sahara Barat, di tengah proses diplomatik internasional yang masih berlangsung. (*)
