Oleh: Rhesa Yogaswara – Ketua Umum DPP Baramuda
“Indonesia memainkan peran aktif dalam ekonomi dan geopolitik dunia tanpa meninggalkan kepentingan nasional.”
Terlalu mudah hari ini mengkritik kebijakan pemerintah, seolah semua persoalan energi dan perdagangan Indonesia lahir dalam semalam. Padahal faktanya jelas: persoalan yang kita hadapi sekarang adalah akumulasi puluhan tahun bukan produk satu periode pemerintahan.
Maka ketika pemerintah di bawah Prabowo Subianto mengambil langkah-langkah yang tampak “tidak ideal”, kritik yang tidak berpijak pada realitas justru menjadi tidak relevan.
Mari kita mulai dari isu paling krusial: energi.
Indonesia hari ini defisit hampir satu juta barel minyak per hari. Produksi stagnan di kisaran 600 ribu barel, sementara kebutuhan menyentuh 1,6 juta barel. Dalam kondisi seperti ini, berbicara seolah Indonesia bisa langsung berhenti impor adalah ilusi bukan solusi.
Jadi ketika pemerintah memilih impor sebagai jalan taktis sambil membangun fondasi jangka panjang, itu bukan tanda kelemahan. Itu justru bentuk kejujuran kebijakan.
Lebih jauh, langkah diversifikasi impor ke Afrika dan Amerika Latin adalah keputusan cerdas. Dunia sedang tidak stabil. Ketergantungan pada satu kawasan, apalagi Timur Tengah yang rawan konflik, adalah risiko besar. Jika jalur distribusi seperti Teluk Oman terganggu akibat ketegangan dengan Iran, maka negara yang tidak punya alternatif akan paling dulu terpukul.
Pemerintah jelas membaca ini. Dan mereka tidak menunggu krisis datang.
Namun kritik tidak berhenti di energi. Kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) juga menjadi sasaran. Argumen yang sering muncul: Indonesia terlalu “membuka diri”, sementara AS masih mengenakan tarif 19%.
Sekilas terdengar benar. Tapi itu analisis yang dangkal.
Fakta yang diabaikan adalah: 99% produk AS yang masuk ke Indonesia dengan tarif nol persen didominasi bahan baku dan barang modal. Artinya apa? Industri nasional mendapatkan input produksi yang lebih murah. Biaya turun, kapasitas naik, dan daya saing meningkat.
Ini bukan soal kalah-menang dalam tarif. Ini soal strategi industrialisasi.
Sementara itu, lebih dari 1.800 produk Indonesia tetap mendapatkan fasilitas tarif nol persen di pasar AS. Artinya akses tetap terbuka, bahkan untuk sektor unggulan seperti sawit, tekstil, dan komponen elektronik.
Jadi di mana letak “kerugiannya”?
Kritik sering kali berhenti di angka 19%, tanpa melihat struktur keseluruhan perjanjian.
Lebih strategis lagi, kesepakatan ini berhasil mengunci komitmen investasi besar dari perusahaan global seperti ExxonMobil, Oracle Corporation, Microsoft, dan Amazon.
Ini bukan sekadar investasi. Ini adalah pintu masuk teknologi, lapangan kerja, dan percepatan transformasi ekonomi digital Indonesia.
Namun yang lebih menarik adalah kritik di ranah geopolitik, terutama terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Ada yang menilai Indonesia “terlalu dekat” dengan blok tertentu, bahkan dianggap mengabaikan sensitivitas dunia Islam.
Kritik seperti ini justru menunjukkan cara pandang yang sempit.
Indonesia bukan negara kecil yang bisa bersikap emosional dalam politik global. Indonesia adalah negara besar yang harus bermain di semua sisi. Bergabung dalam forum multilateral bukan berarti tunduk, tetapi memastikan kita punya kursi di meja perundingan.
Bahkan Iran sendiri yang secara terbuka berbeda pandangan tetap menghormati keputusan Indonesia. Itu menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia berjalan dengan keseimbangan, bukan keberpihakan buta.
Di sinilah letak perbedaan mendasar antara kebijakan dan retorika.
Retorika menawarkan kenyamanan moral. Kebijakan menuntut keberanian menghadapi realitas.
Apa yang dilakukan pemerintah hari ini mungkin tidak sempurna. Tapi jelas terukur. Ada arah, ada strategi, dan yang paling penting: ada keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian global.
Kita bisa terus mengkritik tanpa solusi, atau mulai melihat bahwa dalam dunia yang kompleks, kebijakan terbaik bukanlah yang paling ideal melainkan yang paling mungkin dijalankan.
Dan sejauh ini, pemerintah menunjukkan bahwa mereka memilih untuk bekerja, bukan sekadar terlihat benar. (*)
