Jakarta,SwaraRakyat – Ferdi Moses Ulemlem, pengamat politik dan hukum, blak-blakan soal kasus Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Menurutnya, rangkap jabatan menteri atau wakil menteri di BUMN bukan sekadar soal tumpang tindih tugas—tapi juga “lubang korupsi potensial” jika LHKPN hanya jadi formalitas.
“Rangkap jabatan membuat pengawasan LHKPN sulit berjalan efektif. Negara harus pastikan harta pejabat tercatat sesuai fakta, bukan hanya di atas kertas. Kasus Noel menunjukkan sistem kita gampang dikecoh,” tegas Ferdi,22/08/2025.
Jangan cuci tangan dari LHKPN yang mengagetkan publik, seakan-akan kerja aparat sudah benar dari sisi pengawasan terhadap LHKPN benar-benar ketat. Fenomena ini menegaskan, pejabat yang rangkap jabatan di BUMN harus diawasi ekstra ketat, karena potensi konflik kepentingan dan aset tersembunyi sangat tinggi.
KPK sempat bikin heboh setelah menyita 15 mobil dan 7 motor dari Noel, yang diduga terkait praktik pemerasan sertifikasi K3. Koleksinya? Bukan kaleng-kaleng. Ada Toyota Corolla Cross, Hyundai Palisade, Jeep Cherokee, BMW sedan, sampai monster jalanan Nissan GT-R R35. Untuk roda dua, Vespa klasik dan Ducati performa tinggi siap bikin siapa pun melongo.
Yang bikin publik makin geleng-geleng kepala, sebagian besar koleksi “sultan” ini tidak tercatat di LHKPN. Dalam laporan terakhir per 31 Desember 2024, Noel cuma melaporkan lima kendaraan senilai Rp3,33 miliar—jauh dari kenyataan.
“Seharusnya LHKPN bekerja sebelum OTT terjadi, bukan cuma setelah rakyat kaget melihat aset tersembunyi. Rangkap jabatan plus harta yang disembunyikan = bencana bagi transparansi,” pungkas Ferdi Moses.(sang)
