Jakarta, Swararakyat.com – Redaksi Swararakyat.com menerima siaran pers dari Borneo Muda dan Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan pada Minggu (5/7/2026) yang berisi kritik keras terhadap kondisi ketenagalistrikan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Dalam rilis tersebut, kedua organisasi mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi hingga mencopot jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN (Persero).
Ketua Umum Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan yang juga Sekretaris Jenderal Borneo Muda, Ahmad Zaki, menyebut pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, hingga sejumlah wilayah di Sumatra sebagai bukti lemahnya pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi mengingat Kalimantan dan Sumatra merupakan daerah penghasil sumber energi nasional, seperti batu bara dan gas bumi.
“Daerah kita memproduksi batubara, gas, dan sumber daya alam yang menghidupkan pembangkit-pembangkit listrik di seluruh penjuru negeri. Namun masyarakat lokal justru dihukum dengan pemadaman bergilir yang merusak roda ekonomi dan kehidupan sehari-hari,” ujar Ahmad Zaki dalam rilis yang diterima Swararakyat.com.
Dalam pernyataannya, Borneo Muda dan Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, mendesak seluruh Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN (Persero) mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas persoalan yang terjadi.
Kedua, meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PLN yang dinilai tidak mampu menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
Ketiga, meminta aparat penegak hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan Agung, hingga BPK, melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap pengelolaan PLN, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun cabang.
Keempat, mempertanyakan kondisi keuangan PLN yang disebut mengalami kerugian meski perusahaan tersebut memegang peran dominan dalam penyediaan layanan kelistrikan nasional.
Borneo Muda menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin negara. Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga pemerintah melakukan reformasi tata kelola di tubuh PLN.
Hingga berita ini diterbitkan, Swararakyat.com masih menunggu tanggapan resmi dari PT PLN (Persero) maupun pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan dalam rilis tersebut. Apabila terdapat klarifikasi atau penjelasan resmi, redaksi akan memperbarui berita ini sesuai perkembangan. (*)
