Nama Dicatut Mitra Pemerintah? Puluhan Media Digital Ramai-Ramai Bantah Klaim Bakom RI

Foto: Ilustrasi (Dok./Red-SR)

Jakarta, Swararakyat.com – Polemik terkait klaim Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI soal kemitraan dengan puluhan media digital nasional terus meluas. Sejumlah media yang disebut tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) secara terbuka membantah keterlibatan mereka dan menegaskan posisi independen masing-masing.

Sebelumnya, Bakom RI mengumumkan telah menggandeng sekitar 40 media digital sebagai bagian dari INMF yang disebut menjadi mitra komunikasi strategis pemerintah. Namun pernyataan tersebut memicu gelombang klarifikasi dari berbagai platform media dan komunitas digital.

Media sosial Folkative menjadi salah satu pihak yang pertama menyampaikan bantahan. Melalui pernyataan resminya, Folkative menegaskan tidak mengetahui agenda terkait INMF maupun Bakom RI yang berlangsung pada 6 Mei 2026. Mereka juga memastikan tidak pernah hadir atau terlibat dalam forum tersebut.

“Folkative bukan bagian dari mitra resmi pemerintah dan tetap menjaga independensi perusahaan,” tulis pernyataan mereka.

Hal serupa disampaikan BapakBapak ID. Platform digital tersebut mengaku terkejut setelah namanya muncul dalam daftar media yang disebut bermitra dengan pemerintah. Lewat unggahan di media sosial, mereka menegaskan tidak pernah menghadiri agenda terkait maupun bergabung dalam forum tersebut.

Sementara itu, Indozone memberikan klarifikasi bahwa Indonesia New Media Forum merupakan inisiatif independen antar media baru dan tidak berada di bawah pemerintah. Indozone juga menegaskan tidak memiliki hubungan kemitraan dengan Bakom RI.

Gelombang penolakan kemudian terus bertambah. Hingga Jumat (8/5/2026), sedikitnya 27 media digital telah mengeluarkan pernyataan sikap resmi. Beberapa di antaranya adalah Narasi, Folkative, Bapak-Bapak ID, Indozone, Indomusikgram, USS Feeds, GNFI, Kok Bisa, Cretivox, hingga Nalar TV.

Polemik ini memunculkan sorotan publik terkait transparansi komunikasi pemerintah dengan media digital, sekaligus memantik diskusi mengenai independensi media baru di tengah derasnya arus kolaborasi informasi antara negara dan platform digital. (*)