Surabaya,SwaraRakyat.com – Nusa Tenggara Timur (NTT) masih berada di jajaran provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Angkanya bertahan di kisaran dua digit, sekitar 20 persen, hampir dua kali lipat rata-rata nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak semata soal keterbatasan sumber daya, melainkan menyangkut bagaimana potensi yang ada belum terkelola menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
Di banyak wilayah, jagung, ubi, dan hasil ternak menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun, sebagian besar berhenti pada konsumsi atau dijual dalam bentuk mentah. Seorang petani di Timor, misalnya, menjual jagung pada kisaran Rp3.000–Rp4.000 per kilogram. Di rantai berikutnya, komoditas yang sama diolah menjadi pakan ternak dengan nilai yang meningkat signifikan. Selisih nilai tersebut tidak kembali ke petani, melainkan terserap dalam rantai distribusi yang belum sepenuhnya berpihak pada produsen.
Kondisi ini mencerminkan terputusnya rantai nilai. Produksi terjadi, tetapi nilai tambah tidak terbentuk di tingkat lokal. Akibatnya, kegiatan ekonomi tidak menghasilkan akumulasi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan.
Dalam perspektif kebijakan publik, situasi tersebut menunjukkan bahwa intervensi negara masih dominan pada aspek perlindungan sosial dan belum cukup kuat pada pembangunan sistem ekonomi produktif. Bantuan sosial dan subsidi memang penting untuk menjaga daya tahan masyarakat, tetapi tanpa penguatan sektor pengolahan dan distribusi, kebijakan tersebut tidak menghasilkan transformasi.
Ketiadaan hilirisasi menjadi salah satu persoalan utama. Struktur ekonomi masih bertumpu pada produksi bahan mentah, sementara industri pengolahan berkembang terbatas. Dalam logika ekonomi, nilai terbesar justru berada pada tahap pengolahan. Ketika tahapan ini tidak hadir di daerah, maka nilai ekonomi akan berpindah ke luar wilayah produksi.
Hal serupa terlihat pada sektor budaya. Tenun ikat dan berbagai ekspresi tradisi lokal tetap hidup sebagai identitas sosial. Namun, banyak perajin menghadapi keterbatasan dalam akses pasar, standardisasi, dan penguatan nilai produk. Akibatnya, budaya tetap lestari, tetapi belum sepenuhnya menjadi sumber kesejahteraan.
Secara geografis, NTT memiliki posisi strategis dalam lanskap maritim Indonesia, berdekatan dengan Australia dan berada di jalur menuju kawasan Pasifik. Posisi ini berpotensi menjadi modal bagi pengembangan ekonomi regional. Namun, hingga kini keunggulan geografis tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan dalam strategi pembangunan yang terarah. Orientasi distribusi masih cenderung bertumpu ke pasar domestik tertentu, tanpa pengembangan optimal ke pasar regional terdekat.
Pengamat budaya geopolitik Nusantara, Bayu Sasongko, menilai bahwa persoalan di NTT tidak dapat dilepaskan dari cara pandang pembangunan yang belum menempatkan wilayah tersebut sebagai simpul strategis.
“NTT selama ini lebih sering diposisikan sebagai wilayah penerima distribusi, bukan sebagai pusat produksi nilai. Padahal, secara geopolitik, NTT berada di jalur strategis yang seharusnya bisa menjadi penghubung ekonomi regional,” ujar Bayu, Minggu (3/5/2026) Di Surabaya.
Menurut dia, budaya dan pangan lokal di NTT semestinya tidak hanya dipertahankan sebagai identitas, tetapi didorong menjadi instrumen ekonomi yang bernilai. “Selama pangan hanya dikonsumsi dan budaya hanya dilestarikan tanpa integrasi ke sistem ekonomi, maka kesejahteraan akan sulit tercapai. Yang terjadi justru reproduksi kemiskinan dalam bentuk yang lebih halus,” katanya sambil menyeruput kopinya.
Pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa kondisi ini sesungguhnya dapat diubah. Di sejumlah wilayah di Jawa Timur, komoditas jagung tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi terintegrasi dengan industri pakan ternak. Di negara seperti Vietnam, komoditas pertanian didorong masuk ke rantai ekspor melalui pengolahan dan penguatan akses pasar. Nilai tambah tercipta karena adanya desain kebijakan yang konsisten.
Artinya, tantangan yang dihadapi NTT bukan semata keterbatasan potensi, melainkan belum optimalnya perencanaan dan integrasi kebijakan.
Berbagai program pembangunan telah berjalan, mulai dari sektor pertanian, UMKM, hingga promosi budaya. Namun, implementasinya masih bersifat sektoral dan belum terhubung dalam satu kerangka ekonomi daerah yang utuh. Di sisi lain, pendekatan kebijakan yang cenderung seragam juga belum sepenuhnya menjawab karakter geografis NTT yang kering dan memiliki keterbatasan air.
Ke depan, diperlukan perubahan pendekatan yang lebih terintegrasi. Penguatan hilirisasi pangan, pembangunan industri berbasis lokal, serta perluasan akses pasar, baik nasional maupun regional, menjadi langkah penting. Selain itu, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar potensi lokal dapat berkembang secara optimal.
Pada akhirnya, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan mengolah potensi tersebut menjadi nilai ekonomi. Selama produksi berhenti pada bahan mentah dan belum terhubung dengan sistem ekonomi yang lebih luas, maka peningkatan kesejahteraan akan sulit tercapai.
NTT memiliki potensi yang besar. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut tidak berhenti sebagai sumber daya, melainkan berkembang menjadi sumber nilai yang berkelanjutan.(sang)
