Jakarta, Swararakyat.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah siap membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Dana pembayaran tersebut, kata Prabowo, berasal dari penghematan anggaran dan hasil pemberantasan korupsi, bukan dari utang baru.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
“Dana ada, jangan diributkan lagi. Ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Presiden Republik Indonesia yang ambil tanggung jawab,” tegas Prabowo.
Menurutnya, masyarakat sebaiknya fokus pada manfaat proyek kereta cepat seperti pengurangan kemacetan, polusi, dan percepatan mobilitas antara Jakarta dan Bandung.
Proyek Whoosh menelan biaya hingga US$ 7,26 miliar (sekitar Rp 120 triliun) setelah mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Sebanyak 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), dan sisanya dibiayai oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang beranggotakan KAI, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Jasa Marga.
Beban pinjaman yang ditanggung pihak Indonesia diperkirakan mencapai US$ 3,26 miliar (sekitar Rp 54 triliun). Pemerintah kini menanggung cicilan bunga dan pokok utang yang diproyeksikan sekitar Rp 1,2–1,8 triliun per tahun.
Sejumlah pengamat menilai langkah pemerintah untuk mengambil alih pembayaran utang merupakan bentuk tanggung jawab negara, namun mereka mengingatkan pentingnya transparansi sumber dana agar tidak membebani APBN.
Selain itu, evaluasi terhadap pendapatan operasional dan jumlah penumpang Whoosh diperlukan untuk memastikan proyek tetap berkelanjutan.
Fakta Singkat KCJB (Whoosh):
- Total biaya proyek: ± Rp 120 triliun
- Sumber pendanaan: 75% pinjaman CDB, 25% ekuitas BUMN
- Beban utang Indonesia: ± Rp 54 triliun
- Pembayaran tahunan: Rp 1,2–1,8 triliun
- Operator utama: PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)
- Tujuan proyek: menghubungkan Jakarta–Bandung dalam 36 menit
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal bahwa pemerintah siap menanggung tanggung jawab finansial proyek strategis nasional tersebut. Namun, publik menanti kejelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran dan dampak fiskalnya bagi keuangan negara. (*)
