Jakarta,SwaraRakyat – Dua isu besar mengguncang negeri ini praktik rangkap jabatan di lingkar kekuasaan dan tragedi meninggalnya seorang pengemudi ojek online akibat ditabrak aparat. Kedua peristiwa ini, menurut pengamat politik dan hukum sekaligus aktivis rakyat, Ferdi Moses Ulemlem, memperlihatkan wajah asli oligarki kerakusan jabatan sekaligus arogansi kekuasaan.
Ferdi menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan adalah kemenangan rakyat atas kepongahan elit. Tetapi kemenangan itu tidak berarti apa-apa jika hanya berhenti di atas kertas.
“Tidak ada kompromi! Dua Menteri dan 33 Wakil Menteri yang masih rangkap jabatan bukan hanya melanggar putusan MK, tapi juga melanggar Hak Asasi Manusia rakyat. Mereka merampas hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang bersih. Mereka harus segera diganti, bukan sekadar omon-omon,” tegas Ferdi.
Ia menuntut agar LHKPN, KPI, dan KPK segera turun tangan memeriksa kekayaan dan integritas pejabat rangkap jabatan itu. Jika terbukti ada penyalahgunaan kekuasaan, kata Ferdi, KPK wajib bertindak tanpa pandang bulu.
Ferdi bahkan mengutip pidato Bung Karno sebagai pengingat keras:
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap Revolusi. Jangan biarkan kaum pemilik modal dan jabatan memperalat rakyat.”
Selain soal rangkap jabatan, Ferdi juga menyoroti tragedi kemanusiaan terbaru seorang driver ojol yang tewas usai ditabrak aparat. Baginya, ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan dugaan pelanggaran HAM serius.
“Ini nyawa rakyat kecil. Presiden harus bertindak tegas terhadap Kapolri dan jajarannya. Oknum aparat yang terlibat harus dipecat! Jangan biarkan humas Polri keluarkan pernyataan yang justru menyakiti hati rakyat. Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan melukai mereka,” kata Ferdi dengan nada emosional.
Ferdi memperingatkan, kasus ini berpotensi menyulut gelombang protes besar.
“Rekan-rekan ojol bisa turun menuntut keadilan. Komnas HAM wajib turun langsung, jangan hanya membuat laporan dari balik meja,” ujarnya.
Menurut Ferdi, dua persoalan ini rangkap jabatan di lingkar elit dan pelanggaran HAM di jalanan adalah benang merah dari satu penyakit yang sama kekuasaan yang dipakai untuk diri sendiri, bukan untuk rakyat.
“Putusan MK, sikap Istana, dan tragedi ojol ini harus membuka mata kita. Rakyat sudah muak dengan oligarki, muak dengan birokrasi dan aparat yang arogan. Saatnya negara benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, berjiwa merdeka, dan berpihak pada rakyat,” pungkas Ferdi Moses Ulemlem.(sang)
