Jakarta,SwaraRakyat – Pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI 15 Agustus lalu soal legalisasi tambang rakyat mendapat sorotan tajam dari tokoh nasional, R. Haidar Alwi. Pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute itu menegaskan, arahan Presiden jangan berhenti sebatas wacana, melainkan harus segera diwujudkan dalam regulasi nyata.
“Tambang rakyat harus segera diatur dalam kerangka hukum yang jelas, transparan, dan terpantau. Jangan ada lagi ruang bagi aparat atau pejabat untuk memainkannya,” ujar Haidar Alwi, Sabtu (16/8).
Menurutnya, pidato Presiden merupakan momentum penting. Legalisasi tambang rakyat membuka harapan bagi kesejahteraan masyarakat, namun sekaligus menguji keseriusan negara dalam memberantas mafia tambang.
Tambang Rakyat Harus Dilindungi
Haidar menilai, selama ini tambang rakyat berada di “wilayah abu-abu”. Banyak masyarakat yang menambang di tanah leluhur sendiri justru dianggap ilegal, sementara mafia tambang besar bebas beroperasi dengan beking aparat.
“Negara harus hadir membimbing rakyat kecil, bukan menindas. Kalau rakyat diberi wadah koperasi, negara bisa mengawasi, rakyat bekerja dengan tenang, dan lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan, peluang legalisasi rawan dipelintir oknum. “Kalau regulasi tidak segera keluar, arahan Prabowo bisa dipermainkan, rakyat lagi-lagi yang jadi korban,” jelas Haidar.
Oknum Aparat dan Pejabat, Ancaman di Balik Kebijakan
Presiden Prabowo dalam pidatonya juga menyinggung keterlibatan aparat, termasuk jenderal aktif dan purnawirawan TNI-Polri, dalam tambang ilegal. Bagi Haidar, pernyataan itu adalah sinyal politik tegas.
“Kalau ada aparat atau pejabat yang justru jadi beking tambang ilegal, itu pengkhianatan terhadap rakyat. Negara harus membersihkan tanpa pandang bulu,” katanya.
Ia mengungkapkan, terdapat lebih dari 1.000 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Kerugian itu bukan hanya uang, tapi juga kerusakan lingkungan dan hilangnya hak rakyat kecil untuk hidup layak.
Solusi: Regulasi Nyata dan Kepemimpinan Bersih
Haidar Alwi menawarkan empat solusi utama:
-
Aturan khusus tambang rakyat berbasis koperasi yang sederhana dan transparan.
-
Kepala daerah harus mendukung, bukan menghambat, legalisasi tambang rakyat.
-
Pengawasan berbasis digital agar izin, produksi, hingga distribusi bisa dipantau real-time.
-
Pendidikan lingkungan bagi rakyat, agar tambang legal tetap ramah bumi.
“Kalau hanya pekerja kecil yang ditangkap sementara bekingnya dibiarkan, itu sama saja sandiwara. Rakyat butuh bukti nyata, bukan drama,” tegas Haidar.
Ia menutup dengan peringatan keras: “Arahan Presiden sudah jelas, sekarang tinggal kemauan politik untuk mengeksekusinya. Jangan biarkan oknum aparat dan pejabat merusaknya. Jika regulasi berdiri kokoh, tambang rakyat akan menjadi jalan menuju kemandirian bangsa,” pungkasnya.(w-an)
