Jakarta,SwaraRakyat.com — Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI) menyerukan agar Ambeg Paramarta kembali ditempatkan sebagai etika kekuasaan dan prinsip dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Seruan itu disampaikan DPP PA GMNI melalui siaran pers dan Pernyataan Kebangsaan Indonesia dalam rangka memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, di Jakarta, Kamis (13/8/2026).
PA GMNI menilai, 81 tahun setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk merefleksikan apakah penyelenggaraan negara semakin mendekatkan rakyat pada cita-cita Proklamasi, Pancasila, dan amanat Pembukaan UUD NRI 1945.
Dalam siaran pers tersebut, Ambeg Paramarta dimaknai sebagai keberanian negara untuk menentukan apa yang paling utama, yakni mendahulukan kepentingan rakyat, keselamatan republik, kedaulatan bangsa, dan masa depan generasi mendatang di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik jangka pendek.
Gagasan itu sekaligus mempertegas kembali pesan kebangsaan yang selama ini melekat dalam pemikiran Bung Karno: pembangunan Indonesia tidak cukup hanya membangun negara secara material, tetapi juga harus membangun jiwa bangsa.
Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat
PA GMNI menilai pertumbuhan ekonomi nasional harus bermuara pada keadilan sosial.
Dalam siaran persnya, PA GMNI mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai tidak cukup diukur melalui indikator PDB dan investasi.
“Keberhasilan pembangunan harus terlihat pada daya beli, pekerjaan berkualitas, penguatan industri nasional, koperasi, UMKM, serta meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, buruh, dan rakyat kecil,” demikian substansi siaran pers PA GMNI.
Dalam pernyataan kebangsaannya, PA GMNI juga menekankan bahwa perekonomian harus dikembalikan kepada amanat Pasal 33 UUD NRI 1945, dengan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama.
Karena itu, kebijakan ekonomi didorong tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga daya beli, memperkuat industri nasional, koperasi, UMKM dan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, serta menjaga kemandirian dan kesinambungan fiskal.
Minta ketergantungan terhadap utang dihentikan
PA GMNI juga menyoroti persoalan utang pemerintah.
Dalam siaran pers tertanggal 13 Agustus 2026, PA GMNI menyebut posisi utang pemerintah mencapai Rp10.293,69 triliun atau sekitar 41,26 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir Juni 2026.
Menurut PA GMNI, persoalan utang tidak cukup dilihat dari apakah rasio utang masih berada dalam batas yang diperbolehkan undang-undang.
Hal yang lebih penting, menurut organisasi tersebut, adalah mengetahui untuk apa utang digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, serta seberapa besar beban yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
PA GMNI mendorong pemerintah menahan laju penambahan utang, menghentikan pembiayaan berbasis utang untuk program yang tidak produktif, dan mengarahkan APBN untuk memperkuat kapasitas produksi serta kemandirian ekonomi nasional.
Dalam dokumen pernyataan kebangsaannya, PA GMNI juga menekankan bahwa setiap rupiah APBN harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan penguatan kapasitas produksi nasional.
Jabatan publik bukan hadiah politik
Selain persoalan ekonomi, PA GMNI menyoroti etika penyelenggaraan negara.
PA GMNI menyerukan pemulihan kepatutan, integritas, dan meritokrasi. Politik dinasti, konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik balas jasa dinilai harus dicegah.
“Jabatan publik bukan hadiah politik,” demikian penegasan PA GMNI dalam siaran persnya.
Menurut PA GMNI, kompetensi, integritas, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan harus menjadi dasar utama penempatan pejabat negara, bukan kedekatan politik ataupun hubungan kekeluargaan.
PA GMNI juga menilai supremasi hukum dan pemberantasan korupsi harus diperkuat melalui institusi penegakan hukum yang profesional dan independen serta tidak menjadi instrumen kepentingan politik.
Pandangan tersebut diperluas dalam Pernyataan Kebangsaan Indonesia. PA GMNI menilai kekuasaan tidak hanya dibatasi oleh hukum, tetapi juga oleh kepatutan, rasa keadilan, konflik kepentingan, dan tanggung jawab moral kepada rakyat.
Lima agenda politik Ambeg Paramarta
Dari refleksi atas 81 tahun kemerdekaan, DPP PA GMNI merumuskan Lima Agenda Politik Ambeg Paramarta.
Pertama, meneguhkan Pancasila dan keadilan pembangunan daerah.
PA GMNI mendorong Pancasila menjadi paradigma pembangunan nasional sekaligus memperkuat nation and character building. Pemerintah dinilai perlu menjamin pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, memperluas pelayanan dasar, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Kedua, mengembalikan ekonomi kepada konstitusi.
Pembangunan ekonomi harus berlandaskan Pasal 33 UUD NRI 1945 dengan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama. Kebijakan ekonomi juga harus memperkuat industri nasional, koperasi, UMKM dan ekonomi rakyat.
Ketiga, memulihkan etika penyelenggaraan negara dan meritokrasi.
PA GMNI menyerukan penguatan integritas, keteladanan, etika publik, serta pencegahan konflik kepentingan, politik dinasti, penyalahgunaan kekuasaan dan politik transaksional. Pengisian jabatan publik harus didasarkan pada kompetensi, integritas, rekam jejak dan profesionalitas.
Keempat, menegakkan hukum dan demokrasi.
Agenda ini mencakup penguatan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, serta independensi dan profesionalitas institusi penegak hukum. PA GMNI juga mendorong pembiayaan politik yang transparan, kaderisasi partai, partisipasi masyarakat, dan kontrol publik terhadap kekuasaan.
Kelima, mewujudkan kedaulatan dan politik luar negeri bebas aktif.
PA GMNI menegaskan pentingnya politik luar negeri bebas aktif untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah perubahan geopolitik. Indonesia dinilai harus mandiri dalam menentukan sikap dan tidak menjadi subordinat kekuatan global mana pun, sekaligus konsisten memperjuangkan perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina.
Kekuasaan bukan tujuan
Pada bagian akhir, PA GMNI menegaskan bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan alat untuk melindungi rakyat, menghadirkan kesejahteraan, menegakkan keadilan sosial, dan menjaga kedaulatan Indonesia.
Dalam kerangka tersebut, PA GMNI menempatkan Pancasila sebagai pedoman, Trisakti sebagai orientasi, Marhaenisme sebagai semangat keberpihakan kepada rakyat, dan Ambeg Paramarta sebagai etika untuk menentukan apa yang utama.
Gagasan itu menjadikan Ambeg Paramarta bukan sekadar slogan peringatan kemerdekaan, tetapi tawaran etika politik: negara harus berani membedakan mana yang utama dan mana yang dapat ditunda; mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan golongan; serta menggunakan kekuasaan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Dengan perspektif tersebut, pembangunan jiwa bangsa menjadi fondasi dari pembangunan nasional.
Sebab, pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan, kekuasaan tanpa etika, hukum tanpa independensi, dan pembangunan tanpa karakter kebangsaan berisiko kehilangan tujuan akhirnya.
Pada usia 81 tahun kemerdekaan, pesan PA GMNI bermuara pada satu prinsip: dahulukan rakyat, kepentingan bangsa, keselamatan republik, kedaulatan negara, dan masa depan generasi mendatang.
Yang utama bagi Indonesia bukan hanya membangun negara, tetapi membangun jiwa bangsa.
Pancasila menjadi pedoman. Trisakti menjadi orientasi. Marhaenisme menjadi semangat keberpihakan kepada rakyat. Ambeg Paramarta menjadi etika untuk menentukan yang utama.(sang)
