Jakarta, swararakyat.com – Tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) terus meninggalkan duka mendalam. Bencana besar ini telah merusak ribuan rumah, memutus akses, dan memaksa lebih dari setengah juta warga meninggalkan tempat tinggal mereka.
Data BNPB yang diperbarui hingga Kamis (4/12/2025) menunjukkan situasi kian memburuk: 770 orang meninggal dunia, 650 belum ditemukan, 2.600 luka-luka, dan 576.300 warga mengungsi. Ini menjadi salah satu musibah paling memprihatinkan dalam sejarah kebencanaan modern Indonesia.
Di tengah kepedihan warga, Tri Rismaharini turun langsung ke Aceh. Meski sudah tidak menjabat Menteri Sosial, ia datang tanpa protokol berlebihan, menembus lumpur, menyapa warga, dan mendengarkan keluh kesah mereka satu per satu.
Di atas terpal biru yang menutupi sisa rumah warga, kehadiran Risma membawa harapan baru di tengah keterpurukan.
Langkahnya menghidupkan pesan Megawati Soekarnoputri:
“Turun ke rakyat bukan hanya untuk meminta suara, tapi untuk mendengarkan dan membantu.”
Melihat skala kerusakan dan jumlah korban yang terus bertambah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya negara. Ia meminta penggunaan dana on call APBN 2025 sebesar Rp4 triliun untuk mempercepat tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
“Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Saya menyampaikan belasungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Di tengah jumlah korban yang melonjak hingga 770 jiwa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan pernyataan mengenai langkah pemerintah pusat. Menurutnya, Presiden dan jajaran pemerintah memiliki “serangkaian pertimbangan dan kalkulasi yang matang” sebelum memutuskan apakah status bencana ini akan dinaikkan menjadi bencana nasional.
“Pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Jakarta.
Namun pernyataan tersebut dinilai terlalu normatif dan tidak menyentuh inti persoalan. Publik mempertanyakan:
- Kalkulasi apa yang dimaksud?
- Indikator apa yang digunakan?
- Mengapa status belum dinaikkan sementara korban terus bertambah?
Kritik muncul karena frasa “kalkulasi matang” dianggap tidak menjelaskan apa pun, terutama ketika fakta di lapangan menunjukkan skala bencana yang sangat besar dan kebutuhan warga yang mendesak.
Kontras terlihat jelas, saat sebagian pejabat hadir langsung ke rakyat dan DPR mendesak mobilisasi penuh, jawaban pemerintah pusat justru terkesan berhati-hati dan tidak memberikan kejelasan yang dibutuhkan publik.
Di tengah tragedi ini, tindakan nyata jauh lebih berarti daripada pernyataan normatif. Kehadiran Risma membawa empati, desakan DPR menuntut percepatan, dan publik berharap pemerintah bergerak lebih sigap.(sang)
