Jakarta,SwaraRakyat.com – DPD Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menggelar Diskusi Publik bertema “Front Marhaenis Ambil Peran: Berdaulat, Berdikari, Berbudaya” di kantor DPP PA GMNI, Jakarta, Sabtu (6/12/2025). Diskusi ini menjadi pemanasan intelektual dan politik menuju Konferensi Daerah (Konferda) V, sekaligus ajang konsolidasi kekuatan marhaenis di tengah situasi nasional yang dinilai makin pragmatis.
Dua narasumber utama dihadirkan: Wakil Ketua MPR RI Bambang “Pacul” Wuryanto dan Guru Besar Ilmu Politik Unpad, Prof. Muradi. Keduanya memberikan pandangan yang sama-sama kritis, meski dari pendekatan yang berbeda.
Bambang menekankan bahwa gerakan Marhaenis tidak akan pernah kokoh jika para kader masih terjebak dalam persoalan finansial dan struktur sosial bawah.
“Syarat minimum kaum Marhaenis adalah bebas dari segi keuangan. Ketika seseorang masih berada di lapis lumpen dan karyawan, membangun barisan perjuangan jadi sulit,” ujarnya.
Ia kemudian mengurai ulang sejarah 1967—dari ketegangan menjelang turunnya Bung Karno hingga penandatanganan Kontrak Karya Freeport—sebagai contoh betapa pentingnya membaca ulang politik kekuasaan.
Bambang menegaskan bahwa ajaran Bung Karno tetap relevan, namun membutuhkan pendekatan baru yang lebih adaptif dan berani.
“Para ‘korea-korea’ marhaenis muda yang belum ‘melenting’ harus mulai membangun mentalitas kuat. Setelah berhasil, bantu yang lain dengan tenaga, jaringan, dan pikiran,” tegasnya.
Prof. Muradi tampil lebih konfrontatif. Ia mempertanyakan apakah pemerintah saat ini masih berpegang pada garis ideologis—dan menjawabnya sendiri secara lugas.
“Yakin tidak bahwa pemerintahan hari ini menjalankan karakter ideologis? Saya bilang tidak. Kita terjebak dalam sandera politik.”
Muradi menggambarkan situasi politik kontemporer yang menurutnya didominasi kompromi transaksional, membuat banyak kalangan kehilangan daya kritis.
“Teman-teman saya yang dulu vokal kini menjadi ‘ayam sayur’. Garda terakhir demokrasi adalah kampus,” ujarnya lantang.
Sekjen DPP PA GMNI Abdy Yuhana memberikan perspektif historis dengan mengurai tiga kelompok besar dalam masyarakat Indonesia: priyayi, abangan, dan santri. Ia menegaskan bahwa tradisi abangan merupakan pilar ideologis paling konsisten dari gagasan Soekarno.
“Sepanjang republik ini berdiri, kaum abangan selalu ada. Mereka adalah basis ideologis kita. Karena itu, kita tidak boleh takut kehilangan basis massa,” ujarnya.
Abdy mengingatkan bahwa disiplin ideologis adalah fondasi gerakan, terutama ketika politik nasional tengah bergerak ke arah yang cair.
“Dalam asas perjuangan, sedikit pun kita tidak boleh bergeser. Taktik bisa berubah, tetapi asas tidak,” tegasnya.
Diskusi yang dipandu Direktur IPI, Karyono Wibowo, berlangsung hangat, penuh silang gagasan antara kader muda, alumni senior, dan tokoh-tokoh GMNI dari berbagai daerah. DPP PA GMNI menilai momentum ini sebagai bagian penting dari konsolidasi marhaenis di Jakarta Raya menjelang Konferda V.
Kegiatan dihadiri sejumlah tokoh antara lain Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI Ugik Kurniadi, Ketua Dewan Pakar DPD PA GMNI Jakarta Raya Rico Sinaga, Anggota DPRD DKI dari PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo, Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya, Sekretaris DPD Miartiko Gea, serta jajaran pengurus DPC PA GMNI Jakarta Raya dan kader GMNI se-DKI Jakarta.(sang)
