Surabaya,SwaraRakyat.com – Nusantara bukan hanya ruang geografis. Ia adalah budaya maritim, jaringan perdagangan, dan arena mobilitas etnis yang terus bergerak. Sejak lama, kawasan ini menjadi tempat bertemunya berbagai komunitas, yang bukan sekadar berdagang, tetapi juga membangun sistem sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka ini, Republik Lanfang adalah salah satu jejak paling relevan untuk memahami Indonesia hari ini: sebuah republik kecil yang lahir dari komunitas migran, namun mampu membangun institusi politik modern di tengah kesultanan Melayu dan tekanan kolonial.
Lebih dari satu dekade lalu, informasi tentang Republik Lanfang di Kalimantan Barat hampir tidak dikenal publik. Kini, literatur tentang Lanfang berkembang pesat. Buku-buku penting seperti Chinese Democracies: A Study of the Kongsis of West Borneo karya Prof. Yuan Bingling membuka pemahaman baru tentang karakter republik kongsi ini. Proyek dokumenter seperti Lanfang Chronicles Project oleh Choy Ka Fai turut menghidupkan kembali sejarah yang nyaris terhapus. Dari sini tampak jelas bahwa Lanfang bukan sekadar kisah pertambangan emas, melainkan kisah komunitas yang membangun negara kecil dengan aturan, pemerintahan, dan identitas politik yang matang.
Tokoh sentral berdirinya Republik Lanfang adalah Luo Fangbo (Hanzi: 羅芳伯; Pinyin: Luófāng bó; Dutch: De thaiko Lo Fong-phak; Indonesian: Lo Fang Pak), sebelumnya dikenal sebagai Lo Fong Pak. Ia lahir pada 1738 di Sak-san-po, Provinsi Guangdong, Tiongkok, dan wafat pada 1795.
Luo Fangbo dikenal sebagai tokoh Tiongkok pertama dalam sejarah yang menyandang jabatan pemerintahan bergelar “presiden”. Pada 1777, ia memimpin pembentukan Republik Lanfang di Mandor, Kalimantan Barat, sebagai federasi kongsi-kongsi penambang Hakka. Dalam konteks sejarah dunia, hal ini menjadikan Lanfang sebagai salah satu republik awal di Asia, jauh sebelum konsep republik dikenal luas di kawasan ini.
Yang menarik, Luo Fangbo menolak legitimasi monarki. Ia menolak menjadi sultan meski memiliki pengaruh besar di tengah komunitas Tionghoa dan masyarakat lokal. Ia memilih gelar presiden dan meletakkan dasar mekanisme pemilihan pemimpin, hukum tertulis, serta tata kelola republik. Bahkan sebelum wafat, Luo Fangbo telah merumuskan aturan pemilihan presiden berikutnya—sebuah praktik yang mencerminkan kesadaran institusional yang sangat maju pada zamannya.
Jika dibaca melalui lensa geopolitik Nusantara, Lanfang bukan sekadar komunitas imigran yang menambang emas. Ia adalah entitas politik yang memanfaatkan geografi maritim dan jaringan perdagangan kepulauan. Kongsi-kongsi pertambangan di Kalimantan Barat membangun relasi ekonomi yang menghubungkan Mandor dengan pusat-pusat Melayu seperti Pontianak, Sambas, dan Mempawah, serta jalur perdagangan regional hingga Semenanjung Malaya dan Singapura.
Pola ini mencerminkan karakter khas geopolitik Nusantara: kekuatan tidak semata ditentukan oleh penguasaan daratan, tetapi oleh kemampuan mengelola jaringan, pelabuhan, dan arus perdagangan. Lanfang tumbuh bukan sebagai negara tertutup, melainkan sebagai simpul dalam jejaring maritim yang luas.
Dalam kerangka Marhenisme—yang menekankan maritim, heterogenitas, dan nasionalisme berbasis rakyat—Lanfang dapat dipahami sebagai manifestasi politik pluralitas Nusantara. Republik ini membuktikan bahwa komunitas migran mampu membangun institusi modern tanpa menanggalkan konteks lokal, bahkan di tengah tekanan kesultanan dan kolonialisme Eropa.
Republik Lanfang berdiri pada 1777 sebagai federasi kongsi penambang Hakka. Sistem pemerintahannya tidak berbentuk monarki, melainkan republik. Presiden dipilih melalui majelis permusyawaratan (zongting) yang mewakili kongsi-kongsi, dengan prinsip satu orang satu suara. Meski belum menyerupai pemilu modern, prinsip demokrasi kolektif ini telah berakar kuat.
Selain pemerintahan, Lanfang juga membangun institusi sosial yang relatif lengkap: sistem peradilan, hukum tertulis, pendidikan komunitas, hingga pengelolaan keuangan bersama yang sering disebut sebagai embrio perbankan kongsi. Fakta ini menegaskan bahwa komunitas penambang Hakka bukan sekadar tenaga kerja, melainkan subjek politik yang sadar akan pentingnya tata kelola modern.
Lanfang bukan satu-satunya kongsi besar di Kalimantan Barat. Heshun Zongting di Monterado, yang berdiri pada 1776, bahkan lebih tua satu tahun dari Lanfang. Dalam sejarahnya, Monterado dikenal lebih militan dan konfrontatif.
Ketika berhadapan dengan Belanda, Monterado memilih perlawanan bersenjata terbuka pada 1853–1854 dan akhirnya dikalahkan. Sebaliknya, Lanfang memilih jalur diplomasi dan kompromi politik, sehingga mampu bertahan lebih lama sebagai protektorat Belanda hingga 1884. Perbedaan ini menunjukkan dua strategi geopolitik: konflik terbuka versus negosiasi bertahan hidup. Keduanya sama-sama merupakan bagian sah dari sejarah Nusantara.
Meskipun Republik Lanfang runtuh secara politis, gagasannya tidak pernah benar-benar padam. Sejarawan Tionghoa Josef Widjaja mencatat bahwa ide republik kongsi ini dibawa oleh komunitas Hakka yang bermigrasi ke Medan, lalu diwariskan hingga ke Kuala Lumpur dan Singapura. Lanfang hidup sebagai ingatan kolektif, bukan sekadar entitas negara.
Jejak tertulis Lanfang juga tercatat dalam karya Yap Siong-yoen, menantu presiden terakhir Liu Asheng, melalui naskah Lanfang Kongsi Lidai Niance. Catatan ini kemudian diperkaya oleh sinolog Belanda J.J.M. de Groot, yang untuk pertama kalinya menggunakan istilah “republik” untuk menggambarkan karakter politik kongsi-kongsi pertambangan di Kalimantan Barat.
Relevansi Lanfang bagi Republik Indonesia?
- Pertama, Lanfang menegaskan bahwa pluralitas adalah tradisi Nusantara, bukan produk modern semata. Komunitas migran terbukti mampu membangun institusi politik yang kuat tanpa menghapus identitas lokal.
- Kedua, Lanfang membuktikan bahwa demokrasi bukan monopoli Barat. Prinsip satu orang satu suara telah dipraktikkan dalam sistem kongsi jauh sebelum Indonesia merdeka.
- Ketiga, Lanfang menegaskan kembali pentingnya geopolitik maritim. Kekuatan Nusantara lahir dari jaringan dan konektivitas. Dalam konteks kekinian, ini relevan bagi Indonesia untuk memperkuat infrastruktur, logistik, dan kedaulatan ekonomi berbasis laut.
- Keempat, Lanfang dan Monterado menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak lengkap tanpa mengangkat narasi lokal yang terpinggirkan. Republik-republik kongsi ini adalah fondasi awal geopolitik pertambangan dan demokrasi di Nusantara.
Lanfang dan Monterado adalah dua wajah sejarah pertambangan dan demokrasi di Nusantara. Satu memilih diplomasi dan bertahan lebih lama, satu memilih perlawanan terbuka dan menorehkan jejak keras. Keduanya menegaskan bahwa sejarah Indonesia tidak hanya dibangun oleh kerajaan dan kolonialisme, tetapi juga oleh komunitas migran yang membangun struktur sosial, ekonomi, dan politik modern jauh sebelum Republik Indonesia lahir.(sang)
