Oleh: Adv. M. Taufik Umar Dani Harahap, SH (Kader HMI Cab. Medan)
Dalam lanskap sejarah pergerakan Islam di Indonesia, tiga organisasi mahasiswa dan pelajar Islam, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), dan Pelajar Islam Indonesia (PII), memegang peran penting sebagai kader umat sekaligus kader bangsa. Ketiganya lahir dari semangat zaman pasca-kemerdekaan yang bercita-cita membangun Indonesia berbasis nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Namun lebih dari sekadar organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan, ketiganya memiliki hubungan ideatif dengan Partai Masyumi, partai Islam terbesar di awal kemerdekaan Indonesia.
Akarnya: Masyumi dan Spirit Kebangsaan Islam
Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) didirikan pada 1945 sebagai wadah politik umat Islam yang mempersatukan berbagai ormas Islam, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Umat Islam (PUI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Menurut Ahmad Syafii Maarif (1996), Masyumi bukan sekadar partai politik, tetapi juga simbol representasi politik Islam modernis yang mengusung demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial.
Dari rahim ideologis Masyumi inilah lahir generasi-generasi muda Islam yang menginginkan saluran organisasi sesuai perkembangan zaman. HMI didirikan pada 5 Februari 1947 oleh Lafran Pane di Yogyakarta, PII pada 4 Mei 1947 di Yogyakarta, dan GPI pada 2 Mei 1945 di Jakarta. Ketiganya muncul dengan visi memadukan keislaman dan keindonesiaan, menjadi pilar gerakan Islam yang progresif sekaligus nasionalis.
Hubungan Ideatif: Mewarisi Gagasan Politik dan Sosial Masyumi
Hubungan ideatif antara HMI, GPI, dan PII dengan Masyumi terletak pada orientasi kaderisasi mereka sebagai bagian dari upaya regenerasi kepemimpinan umat Islam dalam ranah sosial, politik, dan kebangsaan. Menurut Deliar Noer (1983), Masyumi sejak awal menyadari pentingnya pembangunan intellectual leadership di kalangan muda Islam. Karena itu, Masyumi mendorong pembentukan organisasi pemuda dan mahasiswa yang dapat menjadi inkubator kader.
HMI, dengan slogan “Insan Cita”, mengusung visi membentuk insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah. Visi ini sejalan dengan ide dasar Masyumi yang memperjuangkan masyarakat Islam yang adil dan makmur dalam bingkai NKRI.
PII, sebagai organisasi pelajar, menegaskan misi membentuk pelajar Islam yang bertanggung jawab terhadap umat dan bangsa. PII juga menempatkan kaderisasi intelektual sebagai alat transformasi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Munas PII 1950. Sedangkan GPI sebagai organisasi pemuda turut memainkan peran penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda Islam, bahkan aktif dalam aksi-aksi politik seperti perlawanan terhadap komunisme di era 1960-an.
Dalam kajian politik Islam, hubungan ini dapat dipahami melalui teori political socialization atau sosialisasi politik (Almond & Verba, 1963), yaitu proses di mana nilai, keyakinan, dan norma politik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui institusi sosial. HMI, GPI, dan PII adalah agen sosialisasi politik Islam yang mewarisi nilai-nilai Masyumi, meskipun secara struktural tidak berada di bawah partai tersebut setelah pembubarannya pada 1960.
Dari Ide ke Realitas: Kontribusi Kader
Tidak sedikit alumni HMI, GPI, dan PII yang kemudian menempati posisi strategis di pemerintahan, parlemen, dunia akademik, dan masyarakat sipil. Nama-nama seperti Nurcholish Madjid (HMI), Amien Rais (HMI), Akbar Tanjung (HMI), Syafii Maarif (PII), dan Habib Burhanuddin (GPI) menunjukkan bagaimana kaderisasi intelektual-politik yang dibangun pasca-Masyumi tetap berkelanjutan.
Namun, hubungan ideatif ini juga menghadapi tantangan dalam era kontemporer. Proses modernisasi, globalisasi, dan fragmentasi politik membuat nilai-nilai ideologis Masyumi mengalami distorsi dalam praktik politik sebagian kader. Beberapa kritik menyebutkan terjadi pragmatisme politik yang mengaburkan garis ideologis awal. Ini menjadi pekerjaan rumah besar: bagaimana mempertahankan integritas ideologis sekaligus relevan dengan tantangan zaman.
Relevansi di Masa Kini
Keberadaan HMI, GPI, dan PII masih sangat relevan dalam dinamika sosial-politik Indonesia saat ini. Dengan meningkatnya tantangan ideologi transnasional, radikalisme, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap politik, keberadaan organisasi kader berbasis Islam nasionalis ini penting untuk mengawal moderasi beragama dan demokrasi.
Sebagaimana ditegaskan Azyumardi Azra (2004), Islam Indonesia membutuhkan regenerasi kepemimpinan yang berakar pada tradisi intelektual, keislaman moderat, dan keindonesiaan yang inklusif. Di sinilah letak peran strategis HMI, GPI, dan PII sebagai warisan ideatif Masyumi yang tetap harus dirawat dan dikontekstualisasi.
Pada akhirnya, HMI, GPI, dan PII bukan hanya sekadar organisasi kader. Mereka adalah jembatan sejarah antara gagasan Masyumi dengan masa depan politik Islam Indonesia, tempat di mana kader umat sekaligus kader bangsa ditempa untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.
Demikian
Penulisan Sekretaris Umum Badko HMI Sumut Periode 1997-1999.
_________
Referensi:
Ahmad Syafii Maarif. (1996). Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES.
Deliar Noer. (1983). Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965. Jakarta: Grafiti Pers.
Gabriel A. Almond & Sidney Verba. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press.
Azyumardi Azra. (2004). Islam Substantif. Jakarta: Mizan.
