Jakarta, Swararakyat.com – Di tengah demokrasi yang kian membusuk dan oligarki yang semakin mencengkeram kehidupan berbangsa, Institut Marhaenisme 27 bersama Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Selatan menggelar kuliah umum bertajuk
“Filsafat dan Etika Pancasila dalam Bayang-Bayang Rezim Otoritarianisme Baru”, Selasa (17/12/2025).
Forum ini menjadi alarm ideologis atas menguatnya kembali watak Orde Baru dalam wajah kekuasaan baru, otoritarianisme yang dilegalkan melalui hukum, kebijakan, dan aparatus negara, namun menanggalkan etika, demokrasi substantif, dan keadilan sosial.
Filsuf terkemuka Romo Franz Magnis-Suseno, S.J., secara terbuka membedah pembajakan Pancasila oleh elite kekuasaan. Menurutnya, Pancasila telah direduksi menjadi slogan politik, sementara nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat kecil disingkirkan dari praktik bernegara.
Ketua DPC GMNI Jakarta Selatan, Rauf, menegaskan bahwa bangsa ini sedang menyaksikan pengkhianatan ideologis yang sistematis.
“Ketika tanah dirampas, buruh diperas, ruang hidup rakyat dihancurkan, lalu penguasa masih mengklaim diri Pancasilais, itulah bentuk kebohongan politik paling telanjang,” tegasnya.
Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, Dendy Se, menilai Reformasi telah dibajak oleh oligarki. Demokrasi direduksi menjadi prosedur elektoral, sementara kekuasaan riil dikuasai segelintir elite ekonomi-politik. Bayang-bayang Orde Baru, menurutnya, hadir kembali melalui pembungkaman kritik, pelemahan oposisi, dan normalisasi kekerasan negara terhadap rakyat.
Moderator diskusi Fajar Martha menyoroti fenomena legal authoritarianism yang menjadikan hukum sebagai alat legitimasi penindasan. Aparat kerap berhadap-hadapan dengan warga, dari Pancoran, Kendeng, hingga Wadas, menandai kemunduran demokrasi dan hilangnya keberpihakan negara kepada rakyatnya sendiri.
Dalam pemaparannya, Romo Magnis menegaskan bahwa Marhaenisme Bung Karno adalah antitesis negara oligarkis. Marhaen bukan objek belas kasihan, melainkan subjek sejarah dan pemilik sah kedaulatan. Namun hari ini, Marhaen disingkirkan oleh sistem politik berbiaya mahal, partai dinasti, dan parlemen yang kehilangan legitimasi.
“Otoritarianisme selalu lahir dari ketakutan elite terhadap rakyat,” ujar Romo Magnis.
Ia juga mengkritik kegagalan negara memberantas korupsi, menguatnya dinasti politik, serta absennya partai yang secara nyata mewakili kepentingan buruh, tani, dan rakyat kecil. Menurutnya, otoritarianisme bukan solusi atas krisis nasional, melainkan pintu masuk bagi korupsi, ketimpangan, dan kemunduran produktivitas bangsa.
Kuliah umum ini menegaskan sikap politik GMNI:
Pancasila hanya bermakna jika berpihak pada Marhaen. Demokrasi hanya hidup jika rakyat berdaulat. Negara tanpa etika adalah jalan lurus menuju tirani.
GMNI menyerukan kebangkitan kembali kesadaran ideologis mahasiswa dan rakyat untuk melawan oligarki, membongkar otoritarianisme baru, serta mengembalikan Pancasila ke pangkuan rakyat sebagai dasar perjuangan dan pembebasan.(sang)
