Jakarta,SwaraRakyat.com – Pemaparan Presiden Prabowo Subianto di hadapan parlemen pada 20 Mei 2026 tidak hanya memuat target-target ekonomi makro, tetapi juga menggambarkan arah kepemimpinan ekonomi pemerintah di tengah tekanan geopolitik global dan ketidakpastian pasar internasional.
Di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung di Eropa dan Timur Tengah, serta tekanan terhadap stabilitas ekonomi global, Prabowo memilih menyampaikan optimisme ekonomi yang cukup ambisius. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027, dengan proyeksi mencapai 8 persen pada 2029.
“Bangsa kita sedang menghadapi tantangan geopolitik dan ekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian. Peperangan terjadi di banyak tempat bahkan di Eropa, di Timur Tengah, di kawasan yang walaupun jauh dari kita tetapi ternyata memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan kita,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan pendekatan Prabowo yang mengakui tantangan global, namun tetap menempatkan optimisme sebagai arah utama kebijakan ekonomi nasional.
“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029,” katanya.
Dalam pembacaan kepemimpinan politik, gaya komunikasi Prabowo tetap konsisten dengan karakter yang selama ini melekat padanya, yakni tegas, berorientasi target, dan menampilkan keyakinan tinggi dalam menghadapi tantangan.
Namun target ambisius tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri. Dalam konteks ekonomi, pertumbuhan tinggi akan sangat bergantung pada stabilitas nilai tukar, daya beli domestik, investasi, serta dinamika ekonomi global yang masih fluktuatif.
Selain target pertumbuhan, Prabowo juga menegaskan komitmen menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, dengan inflasi dijaga pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, serta imbal hasil obligasi negara tenor 10 tahun di level 6,5 hingga 7,3 persen.
“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen,” ujar Prabowo.
Bagi pelaku pasar, target tersebut menunjukkan pemerintah berupaya menjaga kredibilitas fiskal dan stabilitas moneter. Namun di sisi lain, rentang nilai tukar yang masih berada di level Rp17 ribuan juga menunjukkan tekanan terhadap rupiah masih menjadi tantangan serius.
Secara ekonomi, pelemahan nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya impor, menekan harga bahan baku industri, dan berdampak terhadap daya beli masyarakat.
Di titik inilah optimisme pemerintah akan diuji oleh implementasi kebijakan.
Dalam perspektif ketatanegaraan, pembangunan ekonomi tidak semata diukur dari angka pertumbuhan.
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan pengelolaan sumber daya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sementara Pembukaan UUD 1945 menempatkan memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan utama negara.
Dalam kerangka tersebut, target pertumbuhan ekonomi menjadi relevan sejauh berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya terletak pada capaian makroekonomi, tetapi juga pada sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat luas melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, dan pemerataan kesejahteraan.
Dalam konteks geopolitik, pidato Prabowo menunjukkan kesadaran bahwa dinamika global memiliki dampak langsung terhadap stabilitas nasional.
Bayu Sasongko, pengamat budaya geopolitik Nusantara pada 21 Mei 2026, menilai cara Prabowo membaca ancaman global mencerminkan pendekatan strategis yang tidak semata melihat konflik sebagai persoalan luar negeri, tetapi sebagai faktor yang dapat memengaruhi ketahanan domestik.
“Dalam perspektif geopolitik Nusantara, ancaman tidak selalu datang dalam bentuk invasi langsung. Gangguan di kawasan lain bisa berdampak pada perdagangan, energi, pangan, hingga stabilitas ekonomi nasional. Cara Presiden Prabowo membaca situasi ini menunjukkan kesadaran strategis bahwa Indonesia tidak hidup dalam ruang yang terisolasi,” ujar Bayu.
Menurutnya, dalam perspektif budaya politik Nusantara, kepemimpinan tidak hanya diukur dari kemampuan administratif, tetapi juga dari kapasitas menjaga keseimbangan nasional di tengah tekanan eksternal maupun internal.
“Sejarah menunjukkan negara tidak selalu runtuh karena serangan luar, tetapi karena gagal menjaga keseimbangan internal. Tantangan modern memang berbeda, tetapi prinsip dasarnya tetap sama, yakni bagaimana negara mampu bertahan, beradaptasi, dan memastikan tekanan global tidak berubah menjadi krisis sosial di dalam negeri,” katanya.
Bayu menambahkan, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menjaga indikator ekonomi tetap stabil, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan inklusif dan tidak menciptakan kesenjangan sosial yang melebar.
“Dalam pembacaan geopolitik Nusantara, ancaman terbesar justru muncul ketika kohesi internal melemah. Karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak cukup dibaca sebagai target angka, tetapi sebagai instrumen menjaga stabilitas sosial dan keutuhan nasional,” ujarnya.
Pidato ini memperlihatkan Prabowo memilih membangun ekspektasi besar sejak awal pemerintahannya. Namun dalam dinamika pemerintahan, optimisme politik akan selalu diuji oleh realitas implementasi. Pasar akan menilai dari konsistensi kebijakan, sementara masyarakat akan mengukur dari dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, target pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang disampaikan Presiden menjadi komitmen publik yang akan diuji oleh waktu. Keberhasilan kepemimpinan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh target yang dicanangkan, tetapi oleh hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
