Jakarta,SwaraRakyat.com – Data sosial-ekonomi nasional menunjukkan gambaran yang tidak sepenuhnya linear pada periode awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, angka kemiskinan nasional sempat mencatat penurunan hingga level terendah dalam dua dekade terakhir. Namun di sisi lain, tekanan terhadap kelompok masyarakat yang berada di zona rentan justru memunculkan alarm baru bagi stabilitas kesejahteraan nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 tercatat 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta jiwa, turun dari 9,03 persen atau 25,22 juta jiwa pada Maret 2024. Tren penurunan itu berlanjut pada September 2025, ketika angka kemiskinan turun menjadi 8,25 persen atau 23,36 juta jiwa, yang menjadi salah satu titik terendah dalam sejarah pencatatan modern BPS.
Namun, indikator lain menunjukkan tantangan yang lebih kompleks. Sejumlah pemberitaan yang mengutip paparan data BPS pada 2026 menyebut jumlah penduduk yang masuk kategori rentan miskin mencapai 67,93 juta jiwa, atau meningkat sekitar 24,12 persen dibanding periode sebelumnya. Jika angka tersebut terkonfirmasi dalam publikasi resmi BPS, maka situasi ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan formal belum otomatis mencerminkan penguatan daya tahan ekonomi masyarakat secara luas.
Pengamat hukum dan kebijakan publik Andi Syamsul Bahri, SH, menilai data tersebut harus dibaca secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi capaian statistik semata.
“Penurunan angka kemiskinan tentu patut diapresiasi sebagai indikator positif. Tetapi pemerintah juga harus jujur melihat realitas di bawah permukaan. Jika kelompok rentan justru membesar, itu berarti fondasi ketahanan ekonomi masyarakat belum benar-benar kuat,” ujar Andi Syamsul Bahri kepada media ini, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, kelompok rentan miskin adalah lapisan masyarakat yang secara administratif belum masuk kategori miskin, tetapi secara ekonomi sangat rapuh terhadap tekanan.
“Mereka ini hidup sedikit di atas garis kemiskinan. Sekali harga kebutuhan pokok naik, terjadi PHK, atau daya beli melemah, mereka sangat mudah jatuh kembali ke jurang kemiskinan. Jadi tantangannya bukan sekadar mengurangi angka, tetapi memastikan masyarakat benar-benar aman secara ekonomi,” katanya.
Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan statistik dalam menurunkan angka kemiskinan belum tentu identik dengan terciptanya rasa aman ekonomi bagi rumah tangga Indonesia.
Di sisi lain, tekanan terhadap struktur kelas ekonomi juga menjadi sorotan. Penyusutan kelompok masyarakat yang sedang bergerak menuju kelas menengah menandakan adanya tantangan mobilitas ekonomi. Dalam konteks pembangunan, keberadaan kelas menengah yang kuat menjadi penyangga utama konsumsi domestik sekaligus stabilitas ekonomi nasional.
Secara wilayah, BPS mencatat penurunan kemiskinan lebih terasa di kawasan tertentu, termasuk Bali dan Nusa Tenggara, sementara tantangan di kawasan perkotaan tetap nyata akibat tingginya biaya hidup dan tekanan konsumsi rumah tangga.
Andi menilai kondisi ini menjadi pengingat bahwa indikator ekonomi makro tidak selalu identik dengan ketenangan ekonomi di level keluarga.
“Sering kali angka nasional terlihat membaik, tetapi rumah tangga tetap hidup dalam ketidakpastian. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Karena rakyat tidak hidup dari statistik, tetapi dari kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Secara analitis, capaian ini menunjukkan bahwa fase awal pemerintahan Prabowo berada dalam dua realitas sekaligus: keberhasilan menjaga indikator kemiskinan formal, namun belum sepenuhnya memperkuat fondasi ekonomi kelompok rentan.
Kondisi ini juga perlu dibaca secara proporsional. Indikator kemiskinan merupakan variabel yang dipengaruhi banyak faktor, termasuk kesinambungan kebijakan dari periode sebelumnya, kondisi ekonomi global, harga komoditas, inflasi pangan, hingga dinamika pasar tenaga kerja. Karena itu, mengaitkan seluruh perubahan secara langsung pada satu pemerintahan memerlukan kehati-hatian analitis.
Andi menegaskan tantangan terbesar ke depan adalah memastikan masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan tidak kembali terperosok.
“Pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja formal, penguatan jaring pengaman sosial yang adaptif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan perlindungan daya beli. Kalau tidak, capaian statistik bisa menjadi keberhasilan administratif semata, sementara rasa tidak aman ekonomi tetap hidup di masyarakat,” pungkasnya.(sang)
Sumber:
- Badan Pusat Statistik (Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2025 & September 2025)
- Sekretariat Negara RI
- Paparan data ekonomi yang dikutip sejumlah media nasional (menunggu publikasi resmi BPS terkait data rentan miskin 2026)
