Jakarta,SwaraRakyat – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care sekaligus Haidar Alwi Institute, menegaskan posisi vital Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Ia menilai lembaga ini bukan sekadar penjaga pintu lalu lintas barang, melainkan garda depan negara dalam memastikan penerimaan negara dan melawan mafia perdagangan.
“Bea Cukai adalah pintu gerbang ekonomi negara. Jika pintu ini dijaga dengan baik, penerimaan negara terjamin dan mafia perdagangan bisa dipersempit ruang geraknya,” ujar Haidar Alwi.
Pilar Fiskal dan Kedaulatan Ekonomi
Data Kementerian Keuangan mencatat penerimaan Bea dan Cukai pada 2024 menembus Rp300 triliun, atau seperlima dari total pendapatan negara. Angka ini menegaskan peran strategis Bea Cukai sebagai pilar fiskal sekaligus benteng kedaulatan ekonomi.
Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lembaga ini mengemban mandat ganda: mengamankan penerimaan negara dan menutup celah penyelundupan yang kerap merugikan rakyat.
“Publik sering hanya mengenal Bea Cukai dari pemeriksaan di bandara. Padahal, perannya jauh lebih besar: melindungi sumber daya alam, mengawasi arus perdagangan, hingga memastikan penerimaan masuk ke kas negara,” tegas Haidar.
Gebrakan di Bawah Djaka Budhi Utama
Sejak dilantik, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama langsung menggebrak dengan sederet operasi. Satgas Nasional Rokok Ilegal berhasil menindak lebih dari 182 juta batang rokok tanpa pita cukai. Bersama TNI AL, Bea Cukai juga menyita 51,2 juta batang rokok ilegal di Perairan Riau.
Operasi Laut Terpadu Semester I/2025 yang melibatkan 43 kapal dan 816 personel, berhasil menggagalkan penyelundupan 714 ton beras, 19,8 ton gula, hingga 49,9 ton pasir timah yang hendak diekspor ke Malaysia.
Puncaknya, Juli 2025, Bea Cukai bersama BNN dan TNI AL menggagalkan penyelundupan dua ton sabu dari MV Sea Dragon Tarawa. Penindakan ini tercatat sebagai kasus narkotika terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
“Deretan capaian itu harus dilihat bukan sebagai operasi insidental, tetapi bukti Bea Cukai sedang menegaskan diri sebagai benteng kedaulatan ekonomi,” kata Haidar.
Apresiasi dan Catatan Kritis
Meski menuai capaian besar, lembaga ini tak lepas dari sorotan. Penempatan sejumlah personel TNI di jabatan strategis menimbulkan perdebatan: sebagian menilai langkah itu memperkuat disiplin, sebagian lain khawatir pada praktik militerisasi birokrasi sipil.
Selain itu, isu dugaan permintaan dana operasional sempat mencuat, meski telah dibantah. Menurut Haidar, kritik semacam ini harus dijawab dengan transparansi.
“Reformasi tidak pernah mulus. Tetapi keberanian menjawab kritik dengan data dan fakta akan membuat publik percaya,” jelasnya.
Agenda Reformasi
Haidar menegaskan, ada tiga langkah penting untuk memperkuat Bea Cukai:
-
Kejelasan hasil penindakan. Barang sitaan harus memiliki status hukum transparan, termasuk kontribusinya bagi penerimaan negara.
-
Keterbukaan pelaporan. Publik berhak menilai kinerja lembaga strategis ini secara objektif.
-
Integritas pegawai. Penguatan moral dan etika aparat mutlak dilakukan demi menutup ruang penyalahgunaan wewenang.
“Reformasi Bea Cukai tidak cukup dengan operasi keras. Edukasi publik juga penting. Kampanye rokok ilegal harus menyentuh konsumen, dan pengawasan sumber daya alam harus dipahami sebagai upaya menjaga kekayaan bangsa,” ungkap Haidar.
Ia menutup dengan menekankan bahwa mandat Presiden agar Bea Cukai menutup “pelabuhan gelap” adalah ujian konsistensi.
“Apresiasi kinerja Bea Cukai harus menjadi motivasi memperkuat benteng ekonomi bangsa. Yang dipertaruhkan bukan hanya angka penerimaan, tetapi martabat Indonesia di mata rakyat dan dunia,” pungkasnya.(sang)
