Jakarta, Swararakyat.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan pola kepemimpinan yang menempatkan respons cepat pemerintah sebagai bagian penting dari konsolidasi kekuasaan.
Baca Juga: Demo BEM UI Usai, Suaranya Belum Selesai: Apakah Pemerintah Mendengar?
Rapat terbatas di Hambalang, Bogor, yang membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), memperlihatkan bahwa persoalan kebencanaan tidak semata-mata berada di wilayah teknis pemerintahan. Ia juga menjadi ujian politik terhadap kemampuan negara hadir ketika masyarakat menghadapi krisis.
Baca Juga: Di Balik Momen Prabowo, Jokowi, dan Gibran: Simbol Persatuan atau Sinyal Politik?
Kehadiran sejumlah menteri, pimpinan lembaga dan petinggi TNI dalam rapat tersebut memperlihatkan adanya koordinasi lintas sektor. Presiden juga memberikan perhatian terhadap pengerahan TNI dan Polri dalam penanganan karhutla serta penanggulangan bencana di NTT.
Dari perspektif politik pemerintahan, langkah tersebut memiliki dua makna.
Pertama, pemerintah ingin memperlihatkan bahwa negara tidak boleh lamban ketika menghadapi persoalan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Kedua, efektivitas respons pemerintah akan menjadi ukuran yang jauh lebih penting daripada sekadar pernyataan politik. Masyarakat pada akhirnya tidak menilai pemerintah dari banyaknya rapat, melainkan dari seberapa cepat bantuan tiba, seberapa efektif masalah diselesaikan dan apakah persoalan serupa dapat dicegah.
Di sinilah tantangan pemerintahan Prabowo berada.
Karhutla bukan persoalan baru. Demikian pula penanganan bencana. Karena itu, keberhasilan pemerintah bukan hanya terletak pada kemampuan memadamkan api atau mengirim bantuan setelah bencana terjadi, tetapi juga pada kemampuan membangun sistem pencegahan yang bekerja sebelum krisis terjadi.
Politik pemerintahan pada akhirnya adalah politik kinerja.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahannya.
Klaim capaian tersebut akan semakin bermakna apabila masyarakat dapat melihat korelasinya dengan persoalan nyata di lapangan.
Karena itu, konsolidasi di Hambalang seharusnya tidak berhenti sebagai simbol kepemimpinan yang responsif. Ia harus diterjemahkan menjadi kerja birokrasi yang efektif, koordinasi pusat-daerah yang kuat dan perlindungan nyata bagi masyarakat.
Dalam politik, krisis adalah ujian. Tetapi cara negara menangani krisis juga merupakan modal kepercayaan publik. (Red)
Catatan redaksi: Tulisan merupakan analisis/interpretasi redaksi, bukan sikap politik Swararakyat.com.
