Jakarta,SwaraRakyat.com – Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Nusantara (GKN), Soegiarto Santoso, SE, menegaskan pada 14 Mei 2026 bahwa kebijakan efisiensi anggaran negara untuk tahun 2026–2027 harus dimulai dari tubuh pemerintahan sendiri dengan menertibkan belanja yang tidak produktif, bukan justru mengurangi ruang perlindungan negara terhadap kepentingan rakyat.
Menurut Soegiarto, efisiensi merupakan langkah yang penting dalam menjaga kesehatan fiskal negara. Namun, kebijakan tersebut harus dijalankan secara cermat, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekadar menjadi kebijakan pemangkasan administratif tanpa arah yang jelas.
“Efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai beban yang dialihkan kepada rakyat. Yang harus terlebih dahulu dibenahi adalah pola belanja birokrasi yang selama ini masih menyisakan ruang pemborosan. Negara harus memberi teladan dalam pengelolaan anggaran,” tegas Soegiarto.
Ia menilai efisiensi harus menyasar belanja-belanja yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat, seperti kegiatan seremonial berlebihan, perjalanan dinas yang tidak mendesak, pengadaan non-prioritas, hingga pengeluaran operasional yang tidak relevan dengan peningkatan pelayanan publik.
Dalam pandangan GKN, anggaran hasil efisiensi seharusnya dialihkan untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti penguatan UMKM, ketahanan pangan nasional, dukungan bagi petani dan nelayan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan kebudayaan nasional, serta pelatihan vokasi bagi generasi muda.
Soegiarto juga menegaskan bahwa transparansi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan efisiensi anggaran.
“Efisiensi tanpa transparansi hanya akan menjadi slogan. Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat. Keterbukaan anggaran adalah fondasi dari pemerintahan yang sehat dan dipercaya publik,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan sekadar agenda penghematan fiskal, melainkan bagian dari etika penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
“Yang harus dipangkas adalah pemborosan, bukan masa depan rakyat. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat, produktif, dan berpihak pada kepentingan nasional,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan yang sehat harus tercermin dari keberanian elite pemerintahan memberi contoh dalam kesederhanaan dan disiplin pengelolaan anggaran.
“Rakyat akan menerima kebijakan efisiensi jika melihat bahwa penghematan dimulai dari atas. Keteladanan adalah fondasi legitimasi kebijakan,” tambahnya.
Didampingi Sekretaris Jenderal GKN, Endri Hendra Permana, Soegiarto menegaskan bahwa GKN akan terus mengawal kebijakan publik secara independen, nasionalis, dan konstruktif demi memastikan setiap kebijakan negara benar-benar berpihak kepada rakyat dan masa depan bangsa.(sang)
