JAKARTA, SWARARAKYAT.COM — Koalisi masyarakat sipil menyoroti keterlibatan institusi militer dalam proyek-proyek pembangunan sipil dan ekonomi. Peneliti Imparsial, Hussein Ahmad, mengkritik keras pengerjaan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai rawan terjadi penyimpangan anggaran di lapangan.
Dalam sebuah diskusi publik mengenai isu militerisasi sektor sipil, Hussein menyinggung adanya dugaan pemotongan nilai anggaran pembangunan gedung koperasi yang dikerjakan melalui skema swakelola oleh oknum prajurit. Dari alokasi anggaran awal yang bernilai sekitar Rp1,6 miliar per unit, realisasi fisik di lapangan disinyalir hanya mencapai kisaran Rp800 juta atau mengalami penyusutan hingga 50 persen.
“Anggaran proyek Koperasi Desa Merah Putih ini rawan bocor. Di lapangan ada dugaan pemotongan anggaran oleh oknum hingga 50 persen dari tiap bangunan,” ujar Hussein dalam keterangannya.
Baca Juga: Uji Arah KDMP: Antara Koperasi Rakyat dan Bayang-Bayang Intervensi Kekuasaan
Imparsial menilai pelibatan TNI dalam ranah pembangunan fisik sipil bukan hanya berpotensi menyimpang dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama militer di bidang pertahanan, tetapi juga minim pengawasan akuntabilitas publik. Skema swakelola tanpa proses tender komersial yang transparan dinilai memperbesar risiko kebocoran dana negara.
Sorotan dari Imparsial ini merespons maraknya perdebatan publik terkait efisiensi anggaran proyek KDMP. Pemerintah sebelumnya menyatakan pelibatan TNI bertujuan menekan biaya pembangunan fisik gedung agar lebih murah dibanding harga standar komersial.
Meski begitu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh. Audit terbuka dianggap satu-satunya cara untuk membuktikan transparansi alokasi anggaran sekaligus menjawab tuduhan yang berkembang di masyarakat.***
