ENDE, NTT, SwaraRakyat.com — Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Ende menyoroti penanganan pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (15/8/2026).
Pimpinan Cabang PKN Kabupaten Ende, Karolus Charlaes Bego, mengatakan penanganan dampak gempa tidak cukup hanya berfokus pada kerusakan fisik bangunan. Menurut dia, kondisi psikologis masyarakat terdampak, termasuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan, juga perlu mendapat perhatian serius.
Karolus mengatakan pemerintah perlu memastikan proses pendataan kerusakan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap rumah warga yang mengalami keretakan dan kerusakan ringan.
“Mengapa perhatian terhadap rumah warga seolah lebih terfokus pada kerusakan berat? Bagaimana dengan rumah yang retak-retak dan menimbulkan kekhawatiran bagi penghuninya? Kerusakan ringan tetap harus diperiksa secara teknis karena menyangkut keselamatan warga,” ujar Karolus Charlaes Bego.(26/8)
Menurut Karolus, gempa merupakan peristiwa traumatis yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menimbulkan rasa takut, kecemasan, hingga trauma berkepanjangan.
“Dampak psikologis tidak selalu terlihat seperti kerusakan bangunan. Ada masyarakat yang secara fisik rumahnya masih berdiri, tetapi secara psikologis mereka belum merasa aman untuk kembali tinggal di rumah,” katanya.
Karena itu, Karolus meminta pemerintah memasukkan layanan dukungan psikososial dalam agenda pemulihan masyarakat terdampak, terutama bagi anak-anak, lansia, keluarga korban, serta warga yang kehilangan tempat tinggal atau masih berada di pengungsian.
Karolus juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pendataan kerusakan rumah warga. Ia meminta pemerintah memastikan seluruh kategori kerusakan tercatat dan diverifikasi secara objektif.
“Pendataan harus benar-benar turun sampai ke masyarakat. Jangan sampai warga dengan rumah retak atau kerusakan yang belum masuk kategori berat merasa tidak mendapatkan perhatian,” ujar Karolus.
Menurut dia, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memastikan mekanisme bantuan tidak menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat terdampak.
“Semua warga yang terdampak harus mendapatkan perhatian sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhannya. Jangan sampai ada masyarakat yang luput hanya karena kerusakannya tidak masuk kategori berat,” katanya.
Selain persoalan bantuan dan pemulihan, Karolus juga mempertanyakan wacana penetapan gempa Flores sebagai bencana nasional.
Menurut dia, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara objektif berdasarkan skala dampak, jumlah korban, kerusakan, luas wilayah terdampak, serta kebutuhan penanganan di lapangan.
“Kami berharap pemerintah cerdas dan objektif dalam menyikapinya. Jika berdasarkan kajian dan kondisi di lapangan memang memenuhi pertimbangan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah harus berani mengambil keputusan,” ujar Karolus.
Ia menegaskan penanganan bencana seharusnya tidak dibatasi oleh kepentingan kelompok maupun sekat wilayah.
“Jangan sampai kepentingan kelompok atau pertimbangan lain mengalahkan kepentingan masyarakat yang sedang mengalami musibah,” katanya.
Karolus menegaskan penanganan bencana di Flores harus ditempatkan dalam semangat kebangsaan dan solidaritas nasional.
“Kami dari Ende, Flores, berharap pemerintah segera tanggap dan memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan serta bantuan yang layak. Flores adalah bagian dari Indonesia dan masyarakat Flores adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia,” ujar Karolus.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama dalam penanganan tanggap darurat hingga proses pemulihan.
Menurut Karolus, pemulihan pascagempa tidak boleh berhenti pada pembangunan kembali infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat kembali merasa aman, memperoleh tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan dukungan sosial serta psikologis.
“Yang paling penting adalah memastikan tidak ada warga terdampak yang merasa sendirian menghadapi bencana. Kita harus hadir bersama sebagai saudara sebangsa dan satu keluarga di Bumi Nusantara,” tegas Karolus Charlaes Bego, Pimpinan Cabang PKN Kabupaten Ende.(sang)
