Jakarta,SwaraRakyat – Sri Mulyono Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nasional (PKN) menegaskan “Hari ini negara butuh rakyat, bukan rakyat butuh negara(3/9).” Pernyataan ini bukan sekadar retorika, tetapi menyingkap masalah struktural yang telah lama dianalisis dalam kajian ilmu politik, sosiologi, dan filsafat sosial.
Kaum Samin, gerakan rakyat kecil dari Blora, Jawa Tengah, awal abad ke-20, dikenal karena menolak pajak dan kerja paksa kolonial Belanda. Mereka menekankan prinsip non-kekerasan, kemandirian komunitas, dan penolakan terhadap otoritas yang menindas. Dalam kajian sosiologi, perilaku Samin ini bisa dikategorikan sebagai resistensi sosial simbolik, di mana masyarakat menolak dominasi kekuasaan tanpa konflik fisik langsung, sebagaimana dikaji oleh James C. Scott dalam Weapons of the Weak.
Pernyataan Sekjen PKN mengacu pada konsep kedaulatan rakyat dalam teori politik modern. Menurut Rousseau, legitimasi negara bergantung pada kesepakatan sosial dan perlindungan kesejahteraan warga. Jika negara hanya menuntut kepatuhan dan menolak tanggung jawab sosial, terjadi ketidakseimbangan kekuasaan (power asymmetry) yang bisa memicu alienasi sosial dan konflik struktural, sebagaimana dikaji oleh Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni.
Secara ekonomi-politik, negara yang menekankan peraturan formal tanpa kehadiran nyata di tengah rakyat sering menimbulkan ketimpangan kelangkaan kebutuhan pokok, akses pendidikan yang timpang, dan pelemahan hak-hak buruh serta petani. Analisis Marxian menegaskan bahwa struktur negara kapitalis cenderung mempertahankan kekuasaan kelas dominan, sementara rakyat kecil tetap marginal. Pernyataan Sekjen PKN menegaskan perlunya negara sebagai instrumen perlindungan rakyat, bukan hanya pengatur kepatuhan.
Mengutip nilai-nilai Samin tentang kemandirian komunitas, penolakan dominasi, dan hidup jujur, Sekjen PKN menekankan bahwa legitimasi negara sejati muncul ketika rakyat merasa dihargai dan terlindungi. Kajian antropologi politik menyatakan bahwa praktik lokal seperti Samin menunjukkan model alternatif pemerintahan bottom-up, di mana warga berperan aktif dalam memformulasikan aturan dan menuntut akuntabilitas.
“Kaum Samin mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejati ada ketika rakyat dihargai dan dilindungi. Negara yang tidak hadir untuk rakyatnya akan kehilangan akar moral dan sosialnya,” tegas Sekjen PKN.(sang)
