Oleh: Ryo Disastro
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi Swararakyat.com
Api kembali menjadi berita. Setelah meninjau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan karhutla secara lebih serius. Pemerintah juga memperkuat pemadaman dengan helikopter water bombing dan berbagai operasi lainnya.
Tetapi kenapa api selalu kembali menjadi berita?
Sebab karhutla bukan cerita baru. Ia berulang dari tahun ke tahun, terutama ketika musim kering datang. Pada 2026, kebakaran telah membakar lebih dari 107.000 hektare hingga Juni, meningkat sekitar 110 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Reuters juga mencatat bahwa selain kondisi kering yang diperparah El Niño, aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dan pembakaran gambut merupakan faktor penting.
Jadi, kalau kita hanya melihat karhutla sebagai persoalan api, kita sebenarnya sedang melihat gejalanya, bukan penyakitnya. Untuk tahu penyakitnya, kita harus melihat lebih dalam. Ibarat dokter yang perlu stetoskop untuk mendiagnosa pasien.
Api dan sistemnya
Hutan Indonesia pada kondisi alaminya bukanlah lanskap yang mudah terbakar. Masalahnya muncul ketika lanskap tersebut berubah. Hutan dibuka. Gambut dikeringkan. Kanal dibuat. Tutupan vegetasi berubah. Kemudian musim kemarau datang. Rangkaian itu menghasilkan sebuah sistem.
Perubahan tata guna lahan menghasilkan pengeringan gambut. Pengeringan gambut berakibat pada sifat lanskap yang semakin mudah terbakar. Ditambah tibanya musim kering, kombinasi antara api-degradasi lahan mengakibatkan lahan yang ada semakin rentan terbakar.
Gambut sangat penting dalam sistem ini. Ketika gambut masih basah, ia relatif sulit terbakar. Tetapi ketika dikeringkan, kandungan organiknya berubah menjadi sangat mudah terbakar. Penelitian terbaru mengenai lahan gambut Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan gambut utuh dan pemulihan gambut terdegradasi merupakan kunci untuk memutus siklus kebakaran.
Karena itu, memadamkan api tanpa memperbaiki lanskap secara keseluruhan sama seperti mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Tahun ini dipadamkan, tahun depan muncul lagi. Musim kering berikutnya datang, dan sistem yang sama kembali menghasilkan api.
Kerugian yang tidak dihitung
Membahas dampak dimulai dari menghitung kerugian. Di sinilah kita bertemu dengan persoalan ekonomi-politik. Hutan mempunyai nilai ekonomi yang dapat dihitung secara langsung ketika diubah menjadi komoditas. Lahan dapat menghasilkan sawit, kayu, tambang, infrastruktur, atau berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Tetapi ketika hutan dibuka, ada biaya yang tidak selalu dibayar oleh pihak yang memperoleh keuntungan.
Siapa yang membayar hilangnya habitat orangutan? Siapa yang membayar karbon yang dilepaskan dari gambut? Siapa yang membayar pencemaran udara?Siapa yang membayar hilangnya fungsi hidrologis hutan? Dan siapa yang membayar hilangnya spesies yang mungkin tidak pernah kembali? Inilah yang disebut externality dalam ekonomi lingkungan, yaitu biaya atau manfaat dari suatu aktivitas yang ditanggung pihak lain dan tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar.
Dalam konteks karhutla, konsep ini sangat penting. Kajian mengenai kebijakan hutan dan gambut Indonesia secara eksplisit membahas kebakaran dan kabut asap sebagai socio-environmental externalities—biaya sosial dan lingkungan yang muncul dari aktivitas ekonomi tetapi tidak seluruhnya ditanggung oleh pelaku yang memperoleh manfaatnya (Astuti,2020). Pendeknya, keuntungan diprivatisasi, namun kerugiannya disosialisasikan. Inilah salah satu alasan mengapa kerusakan ekologis dapat terus berlangsung. Padahal yang terbakar bukan hanya pohon.
Kita sering mengukur karhutla dengan angka hektare. Padahal satu hektare hutan bukan sekadar satu unit luas. Di dalamnya terdapat pohon, burung, mamalia, reptil, serangga, jamur, mikroorganisme, air, tanah, dan hubungan ekologis yang terbentuk selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya tutupan lahannya. Yang hilang adalah habitat.
Dan kerusakan tersebut tidak selesai ketika api padam. Pohon mungkin tumbuh kembali. Tetapi hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Ekosistem terdiri dari jaringan kehidupan. Kita bisa menanam kembali pohon dalam beberapa tahun. Tetapi mengembalikan struktur habitat, populasi fauna, rantai makanan, kualitas tanah dan hubungan ekologis yang hilang bisa membutuhkan waktu jauh lebih panjang. Bahkan mungkin tidak pernah sepenuhnya kembali.
Negara terlalu sibuk memadamkan api?
Kita harus berpikir ulang dalam melihat kemampuan negara mengatasi masalah karhutla. Selama ini keberhasilan penanganan karhutla diukur dari kemampuan memadamkan. Berapa helikopter dikerahkan? Berapa ton air dijatuhkan? Berapa titik api dipadamkan? Semua itu tentu saja penting, namun responsif.
Kita perlu ukuran yang lebih strategis. Misalnya berapa banyak lanskap yang berhasil dicegah agar tidak menjadi bahan bakar? Artinya, negara harus bergerak dari fire fighting menuju fire prevention dan ecological restoration. Gambut harus dijaga tetap basah. Kanal yang menyebabkan pengeringan harus dikendalikan. Pembukaan kawasan rentan harus dicegah. Pengawasan konsesi harus diperkuat. Dan yang paling penting, biaya ekologis harus masuk ke dalam perhitungan ekonomi.
Yang harus digarisbawahi adalah jika membuka hutan menghasilkan keuntungan bagi segelintir orang, sementara kehilangan biodiversitas, karbon, air dan kesehatan ditanggung masyarakat luas, maka sistem ekonomi-politiknya memang sedang memberikan insentif yang salah.
Kita harus bisa mengatasi sistem yang membuat api selalu mungkin muncul kembali, sebab ketika yang terbakar adalah hutan tropis Indonesia, kita sebenarnya tidak sedang kehilangan sekadar pohon. Kita kehilangan bank genetik bangsa, habitat fauna, cadangan karbon, sistem air, dan jaringan kehidupan yang tidak mungkin dibeli kembali setelah musnah.(*)
