Oleh: Azral Hardy
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi Swararakyat.com
Polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat. Persoalan yang semula berfokus pada keabsahan dokumen pendidikan kini berkembang menjadi perdebatan lebih luas menyangkut kepastian hukum, legitimasi jabatan, hingga masa depan politik pemerintahan Prabowo Subianto.
Perhatian publik menguat setelah dua lembaga peradilan mengeluarkan putusan. Mahkamah Konstitusi (MK), melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA), melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026, mengabulkan kasasi yang menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Kedua putusan tersebut menjadi perbincangan hangat ditengah masyarakat. Dan apakah putusan tersebut bisa melengserkan posisi Gibran sebagai wakil presiden ?
Pertanyaan tersebut menjadi bola liar tengah masyarakat. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu menjelaskan secara gamblang. Karena masyarakat perlu tau apa yang sebenarnya terjadi.
Posisi Gibran dan Ujian Kepastian Hukum
Hingga saat ini, kedua putusan tersebut baik MK maupun MA belum secara otomatis mengakhiri masa jabatan Gibran. Namun, desakan Gibran mundur atau dimundurkan terus menggema. Tentu saja kondisi ini sangat mengganggu, dan harus diselesaikan dengan bijak. Jika Gibran dilengserkan, tentu saja menyelesaikan persoalan ini harus sesuai dengan mekanisme yang diatur UUD 1945.
Legitimasi pejabat publik tidak cukup hanya bersandar pada kemenangan pemilu. Kepercayaan masyarakat juga ditentukan oleh kepatuhan terhadap hukum dan keterbukaan penyelenggaraan negara. Situasi ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali.
Pertanyaan berikutnya: jika Gibran akhirnya lengser, siapa yang akan menggantikannya?
Mekanisme Konstitusional dan Nama Calon Alternatif
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara. Prosesnya tidak sederhana. DPR terlebih dahulu harus meminta MK memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut. Jika MK membenarkannya, proses dapat diteruskan ke MPR sesuai persyaratan konstitusional. Dengan demikian, kontroversi politik atau tekanan publik tidak dengan sendirinya menjadi dasar pemberhentian.
Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa paling lambat 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan *Presiden*. Artinya, pengganti tidak ditentukan melalui penunjukan langsung.
Dalam kerangka itulah, setidaknya ada tiga nama yang menarik diperhitungkan sebagai kemungkinan politik, meskipun belum ada pencalonan resmi.
Pertama, Puan Maharani. Sebagai Ketua DPR dan tokoh utama PDI Perjuangan, Puan memiliki potensi membuka ruang rekonsiliasi antara pemerintahan Prabowo dan partai politik di luar kabinet. Kehadirannya dapat memperluas dukungan politik di parlemen dan membantu membangun komunikasi dalam agenda legislasi. Namun, rekonsiliasi tidak boleh diartikan sebagai penarikan seluruh kekuatan politik ke dalam pemerintahan. Independensi DPR dan fungsi pengawasan tetap harus dijaga. Selain itu, keputusan politik Puan sangat bergantung pada sikap dan pertimbangan internal PDIP.
Kedua, Bahlil Lahadalia. Sebagai Ketua Umum Golkar dan Menteri ESDM, Bahlil merepresentasikan penguatan konsolidasi di dalam koalisi pemerintahan. Pengalamannya memimpin Kementerian Investasi dan BKPM serta menangani sektor energi menjadi modal untuk mendukung agenda investasi dan hilirisasi. Namun, jabatan Wakil Presiden menuntut kapasitas kenegaraan yang lebih luas daripada penguasaan sektor tertentu. Persoalan fiskal, moneter, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan sosial juga membutuhkan perhatian. Pengangkatannya pun harus memperhitungkan keseimbangan pengaruh antarpartai agar tidak menimbulkan ketegangan baru dalam koalisi.
Ketiga, Surya Paloh. Ketua Umum NasDem ini menawarkan pengalaman panjang dalam politik dan kemampuan membangun komunikasi lintas kelompok. Dalam pemerintahan dengan banyak kepentingan, kemampuan menjembatani perbedaan dapat menjadi aset penting. Namun, pengalaman politik dan komunikasi saja tidak cukup. Jabatan Wakil Presiden menuntut kesiapan menjalankan tanggung jawab pemerintahan serta komitmen menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan bisnis maupun politik. Karena itu, rekam jejak, kapasitas kenegaraan, dan potensi konflik kepentingan harus menjadi bagian dari penilaian.
Selain tiga nama diatas ada beberapa nama yang layak diperhitungkan untuk menggantikan posisi Gibran. Diantaranya Dasco, AHY , Cak Imin, Zulhas.
Yang Dibutuhkan Bukan Sekadar Pergantian Nama
Polemik Gibran seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat kepercayaan publik. *Presiden Prabowo* menghadapi pilihan yang tidak sederhana. Ia harus menjaga stabilitas pemerintahan, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengabaikan kepastian hukum. Hubungan dengan partai pendukung maupun kekuatan di luar pemerintahan perlu dikelola tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.
DPR juga dituntut menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, bukan menjadikan persoalan ini sebagai arena pertarungan antarelite. Lembaga peradilan dan penyelenggara pemilu harus memastikan setiap keputusan didasarkan pada hukum dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika akhirnya terjadi kekosongan jabatan, penggantinya harus melalui mekanisme konstitusi dan mempertimbangkan kepentingan nasional. Puan, Bahlil, dan Surya Paloh memiliki latar belakang serta kekuatan politik berbeda. Tidak satu pun dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya dukungan partai atau kedekatannya dengan pusat kekuasaan.
Indonesia menghadapi persoalan yang jauh lebih besar daripada pergantian seorang Wakil Presiden. Masyarakat membutuhkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, lapangan kerja yang lebih luas, daya beli yang terjaga, dan pengelolaan anggaran yang benar-benar memberikan manfaat. Karena itu, pergantian Wakil Presiden tidak boleh berhenti pada kompromi dan pembagian pengaruh di antara elite politik.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang siapa pengganti Gibran bukan semata-mata soal siapa yang paling kuat secara politik. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, menjaga keseimbangan demokrasi, dan menjawab tantangan nyata masyarakat. Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, melainkan amanah konstitusi yang harus dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Salam
Jaringan Indonesia Sadar
