Sebuah Catatan untuk Mahasiswa Baru
Oleh: Ahmad Zaki
Ketua Umum Pertama Lembaga Advokasi dan Aksi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (LA2M ULM)
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sikap redaksi Swararakyat.com
Sejarah republik ini kerap terjebak dalam romantisisme yang menempatkan mahasiswa pada pedestal moral tertinggi. Narasi heroik tentang mahasiswa sebagai agen perubahan, kompas etis peradaban, hingga pembela kaum tertindas terus didengungkan dalam berbagai seremoni pengenalan kampus maupun orasi-orasi yang kian kehilangan pijakan realitas.
Namun, ketika tirai retorika itu disingkap dan kita menatap lorong-lorong universitas kontemporer, muncul pertanyaan yang tidak nyaman: masihkah mahasiswa memiliki kepekaan terhadap persoalan masyarakat di sekitarnya?
Kampus yang dahulu dibayangkan sebagai kawah candradimuka intelektual dan episentrum perlawanan sosial kini menghadapi tantangan serius. Sebagian mahasiswa justru terperangkap dalam kepompong kenyamanan individual, terisolasi di balik layar lima inci, dan perlahan teralienasi dari denyut kehidupan sosial di sekitarnya. Di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan akses informasi, muncul paradoks: generasi yang semakin terkoneksi secara digital justru berpotensi semakin jauh dari realitas sosial.
Fenomena paling telanjang dari kondisi tersebut adalah munculnya pemujaan terhadap realitas virtual. Banyak anak muda menghabiskan waktu berjam-jam mengejar status imajiner di medan pertempuran digital. Kemenangan fiktif, pencapaian level permainan, serta akumulasi poin dirayakan dengan emosi yang terkadang jauh lebih besar dibandingkan kepedulian terhadap persoalan nyata di sekeliling mereka.
Tidak ada yang salah dengan bermain gim atau menikmati hiburan digital. Persoalannya muncul ketika dunia virtual mengambil porsi sedemikian besar sehingga menggeser perhatian terhadap realitas sosial. Kegagalan menaikkan peringkat dalam permainan daring dapat memicu ledakan emosi, sementara persoalan kebijakan publik yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat hanya disambut dengan keheningan.
Kondisi ini mengingatkan kita pada analisis Herbert Marcuse tentang manusia satu dimensi, yakni individu yang semakin terintegrasi ke dalam sistem konsumsi dan hiburan sehingga daya kritisnya melemah. Dalam konteks hari ini, perangkat digital dan algoritma bukan sekadar sarana hiburan. Ia juga menjadi mesin yang terus memperebutkan perhatian manusia.
Energi, kegelisahan, dan daya kritis mahasiswa yang seharusnya dapat diarahkan untuk mempertanyakan ketimpangan sosial justru dapat terserap ke dalam labirin simulasi digital. Dalam kerangka Jean Baudrillard tentang simulakra, manusia bahkan dapat menjadi lebih fasih menavigasi dunia hiperrealitas daripada memahami kenyataan konkret di sekelilingnya.
Mahasiswa akhirnya lebih mengenal dunia digital yang dibangun oleh algoritma daripada persoalan masyarakat yang berada hanya beberapa kilometer dari kampus mereka.
Dari Candu Piksel Menuju Solipsisme
Keterlenaan terhadap dunia piksel hanyalah satu sisi dari persoalan yang lebih besar. Sisi lainnya adalah menguatnya kecenderungan solipsistik dalam cara berpikir sebagian generasi akademik.
Pendidikan tinggi semakin sering dipahami secara instrumental: kampus dipandang terutama sebagai jalur menuju pekerjaan, karier, dan mobilitas ekonomi. Orientasi tersebut tentu tidak sepenuhnya keliru. Mahasiswa berhak memikirkan masa depan dan membangun karier.
Namun, ketika pendidikan hanya diukur berdasarkan manfaat individual, fungsi sosial perguruan tinggi menjadi terpinggirkan. Mahasiswa kemudian direduksi menjadi pemburu sertifikasi, penimbun portofolio digital, dan pengejar indeks prestasi yang tidak selalu berjalan seiring dengan kedalaman intelektual maupun kepedulian sosial.
Dalam logika seperti ini, setiap aktivitas dinilai berdasarkan pertanyaan sederhana: apa manfaatnya bagi karier saya?
Pertanyaan yang jauh lebih penting justru menghilang: apa manfaat pengetahuan saya bagi masyarakat?
Pragmatisme semacam ini dapat melahirkan apatisme yang terstruktur. Ketika ruang hidup masyarakat digusur demi proyek pembangunan, ketika konflik agraria terjadi, atau ketika lingkungan rusak akibat aktivitas ekonomi, sebagian mahasiswa justru sibuk mempercantik profil profesional digital mereka dengan berbagai pencapaian yang dirancang agar menarik perhatian pasar kerja.
Tidak ada yang salah dengan membangun karier. Yang menjadi masalah adalah ketika keberhasilan pribadi dibangun dengan mengorbankan kepekaan terhadap persoalan bersama.
Ketika Empati Mati di Halaman Kampus
Kematian empati bahkan dapat dilihat dari persoalan paling dekat: kampus itu sendiri.
Ironis menyaksikan komunitas yang menyandang predikat masyarakat ilmiah bersikap pasif ketika kebijakan kampus berpotensi membebani mahasiswa dari kelompok ekonomi bawah. Keluhan mungkin muncul di media sosial, tetapi sering berhenti sebagai keluhan individual tanpa berkembang menjadi kesadaran dan perjuangan kolektif.
Persoalan yang sama dapat dilihat dalam relasi mahasiswa dengan para pekerja di lingkungan kampus. Ketika petugas kebersihan bekerja dalam kondisi yang berat atau ketika tenaga pendidik dengan status tertentu menghadapi persoalan kesejahteraan, apakah mahasiswa merasa memiliki kepentingan moral untuk mempertanyakannya?
Atau semua itu dianggap sekadar bagian dari pemandangan kampus yang tidak perlu dipersoalkan?
Di sinilah empati diuji. Kepedulian sosial tidak seharusnya dimulai dari persoalan besar di tingkat negara. Ia justru harus tumbuh dari kemampuan melihat ketidakadilan yang berada paling dekat dengan kehidupan kita.
Organisasi Mahasiswa dan Hilangnya Daya Gugat
Lembaga kemahasiswaan yang dahulu menjadi ruang kaderisasi kepemimpinan kritis juga menghadapi persoalan serupa.
Sebagian organisasi mahasiswa kini lebih sibuk menjadi panitia berbagai kegiatan seremonial. Ruang perdebatan konseptual semakin sering digantikan oleh urusan teknis, pencarian sponsor, serta kepatuhan administratif terhadap berbagai regulasi kampus.
Tentu kegiatan seremonial bukan sesuatu yang salah. Organisasi membutuhkan kemampuan manajerial dan administrasi. Tetapi jika kemampuan tersebut justru menggantikan keberanian untuk berpikir dan bersikap kritis, maka organisasi mahasiswa kehilangan sebagian fungsi historisnya.
Muncul apa yang dapat disebut sebagai sindrom birokratis mini: mahasiswa menikmati struktur jabatan, atribut organisasi, dan berbagai simbol kekuasaan kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika harus berhadapan dengan persoalan yang menyentuh kepentingan mahasiswa secara langsung.
Organisasi mahasiswa akhirnya berisiko berubah menjadi miniatur birokrasi, bukan laboratorium demokrasi.
Padahal, kampus semestinya menjadi tempat mahasiswa belajar bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana kritik disampaikan, dan bagaimana kepentingan publik diperjuangkan.
Ketulian terhadap Persoalan Bangsa
Keterasingan dari realitas kampus kemudian berbanding lurus dengan ketulian terhadap persoalan masyarakat yang lebih luas.
Di berbagai daerah, konflik agraria, kerusakan ekologis, pencemaran lingkungan, serta persoalan masyarakat adat masih menjadi kenyataan. Hutan dibabat, sungai tercemar, dan masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya menghadapi berbagai tekanan.
Namun, di mana posisi mahasiswa ketika persoalan tersebut terjadi?
Tentu tidak adil mengatakan seluruh mahasiswa apatis. Masih banyak mahasiswa yang aktif melakukan advokasi, penelitian, pengabdian masyarakat, aksi sosial, maupun perjuangan kebijakan. Tetapi suara mereka kerap tenggelam di tengah dominasi budaya yang mengagungkan kenyamanan individual.
Solidaritas lintas kelompok yang dahulu menjadi bagian penting dari gerakan mahasiswa berhadapan dengan budaya kepedulian instan. Sebuah isu dapat viral hari ini dan dilupakan beberapa hari kemudian ketika algoritma menghadirkan isu baru.
Kepedulian berubah menjadi konsumsi konten.
Ketika Aktivisme Berhenti di Layar
Dalam konteks ini, kita perlu berbicara tentang slacktivism aktivisme dengan biaya dan risiko minimal yang sering berhenti pada aktivitas digital.
Menyebarkan tagar, mengunggah infografis, membagikan ulang pernyataan, atau menandatangani petisi digital tentu dapat menjadi bagian dari gerakan sosial. Teknologi bahkan dapat memperluas jangkauan perjuangan.
Namun, persoalan muncul ketika aktivitas digital dianggap sebagai akhir dari perjuangan, bukan pintu masuk menuju tindakan nyata.
Aktivisme tidak berhenti pada unggahan. Perubahan sosial membutuhkan pengetahuan, organisasi, konsistensi, keberanian, dan kerja nyata.
Kekuasaan tidak selalu terganggu oleh kemarahan yang hanya berlangsung selama beberapa jam di linimasa. Sebaliknya, kekuasaan akan lebih serius menghadapi gerakan yang mampu membangun argumentasi, mengorganisasi masyarakat, mengawal kebijakan, dan mempertahankan perjuangan dalam jangka panjang.
Hegemoni yang Tidak Disadari
Situasi tersebut dapat dibaca melalui konsep hegemoni budaya Antonio Gramsci. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui paksaan. Ia juga dapat bekerja melalui pembentukan cara berpikir, nilai, dan kebiasaan sehingga masyarakat menerima keadaan tertentu sebagai sesuatu yang wajar.
Dalam konteks mahasiswa, ketimpangan sosial dapat dipandang bukan lagi sebagai persoalan struktural yang membutuhkan perubahan, melainkan sebagai kondisi yang harus diatasi secara individual.
Jika seseorang berhasil, maka keberhasilan dianggap sebagai hasil kerja keras pribadi. Jika seseorang gagal, kegagalan dianggap sebagai kesalahan pribadi.
Logika ini perlahan menghapus kesadaran mengenai struktur sosial.
Mahasiswa kemudian didorong untuk berlomba menyelamatkan dirinya sendiri. Yang satu mengejar pekerjaan, yang lain mengejar jabatan, yang lain mengejar sertifikat. Semua bergerak dalam kompetisi yang sama, sementara persoalan struktural yang memengaruhi kehidupan bersama semakin jarang dipertanyakan.
Obsesi untuk menyelamatkan diri sendiri pada akhirnya dapat menghancurkan fondasi etis kebersamaan.
Atrofi Kognitif di Era Video Pendek
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah hubungan mahasiswa dengan teknologi.
Era digital menyediakan akses pengetahuan yang luar biasa. Tetapi teknologi yang sama juga dapat membentuk pola konsumsi informasi yang dangkal. Paparan konten pendek yang terus-menerus berpotensi membuat seseorang terbiasa menerima informasi secara cepat tanpa proses refleksi yang memadai.
Membaca teks panjang, membandingkan berbagai sumber, memahami sejarah, menganalisis kebijakan, dan membedah struktur kekuasaan membutuhkan kesabaran intelektual.
Sementara itu, budaya digital sering menawarkan sebaliknya: informasi singkat, respons cepat, dan kepuasan instan.
Mahasiswa dapat menjadi sangat fasih membicarakan budaya populer, tren digital, dan berbagai fenomena viral, tetapi gagap ketika diajak mendiskusikan konstitusi, sejarah agraria, ekonomi politik, atau relasi kekuasaan.
Ini bukan semata-mata persoalan preferensi generasi. Ia merupakan tantangan serius terhadap kemampuan berpikir kritis.
Karena itu, teknologi harus ditempatkan sebagai alat, bukan sebagai penguasa kesadaran.
Mahasiswa Harus Bangun
Kondisi ini tidak boleh dibiarkan tanpa gugatan.
Krisis bangsa tidak hanya terletak pada kebobrokan elite politik atau persoalan di puncak kekuasaan. Krisis juga muncul ketika kaum terdidik kehilangan keberanian untuk berpikir, bertanya, dan membela kepentingan publik.
Diamnya mahasiswa ketika ketidakadilan terjadi memang tidak otomatis berarti mereka mendukung ketidakadilan. Namun, ketika diam berubah menjadi kebiasaan dan ketidakpedulian menjadi karakter kolektif, masyarakat harus mulai bertanya: untuk apa pendidikan tinggi jika pengetahuan tidak melahirkan tanggung jawab sosial?
Mahasiswa harus keluar dari zona nyaman.
Bukan berarti setiap mahasiswa harus menjadi demonstran. Bukan pula berarti semua persoalan harus diselesaikan melalui aksi jalanan. Perlawanan terhadap ketidakadilan dapat dilakukan melalui riset, advokasi hukum, pengabdian masyarakat, karya jurnalistik, pendidikan publik, organisasi, maupun berbagai bentuk kerja sosial lainnya.
Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk kembali berhadapan dengan realitas.
Universitas harus dikembalikan sebagai ruang dialektika intelektual, tempat mahasiswa tidak hanya belajar menjadi tenaga kerja profesional, tetapi juga belajar menjadi warga negara yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.
Kepandaian yang tidak pernah bersentuhan dengan penderitaan masyarakat pada akhirnya hanya menjadi kemewahan pribadi.
Maka, kepada mahasiswa baru: jangan biarkan kampus hanya menjadi tempat untuk mendapatkan ijazah. Jangan biarkan layar menggantikan realitas. Jangan biarkan algoritma menentukan apa yang harus kalian pedulikan. Dan jangan mengukur keberhasilan pendidikan hanya dari seberapa tinggi posisi yang dapat kalian capai secara individual.
Belajarlah membaca realitas. Datanglah kepada masyarakat. Dengarkan mereka yang tidak memiliki mikrofon. Pertanyakan kebijakan yang tidak adil. Pelajari sejarah. Bangun organisasi. Rawat perdebatan. Dan jangan takut berbeda ketika kebenaran menuntut keberanian.
Sejarah tidak hanya mencatat mereka yang berhasil mendapatkan jabatan dan kekayaan. Sejarah juga mencatat mereka yang berani berdiri ketika sebagian besar orang memilih diam.
Karena pada akhirnya, ukuran seorang mahasiswa bukan hanya seberapa tinggi nilai akademiknya, seberapa panjang daftar prestasinya, atau seberapa mengesankan profil profesional digitalnya.
Ukuran yang lebih mendasar adalah: seberapa jauh pengetahuan yang dimilikinya mampu membuat kehidupan manusia di sekitarnya menjadi lebih adil dan bermartabat.
Jika mahasiswa kehilangan kemampuan untuk peduli, maka yang mati bukan hanya gerakan mahasiswa.
Yang terancam mati adalah harapan masyarakat terhadap kaum terdidik. (*)
