Jakarta,SwaraRakyat – Politisi senior sekaligus advokat, Gede Pasek Suardika (GPS), melontarkan kritik keras terhadap praktik mafia hukum di Bali yang dinilainya merusak citra daerah pariwisata internasional. Ia menuding ada oknum pejabat tinggi yang membela kepentingan investor asing bermasalah asal Rusia, Stanislav Sadovnikov dan Igor Maksimov.
Menurut GPS, praktik kotor itu terlihat dari temuan DPRD Bali terkait perusahaan Magnum Berawa, yang diduga meraup miliaran rupiah dari transaksi ilegal.
“Nama Bali telah dirusak di sektor investasi hunian. Hanya karena dibekingi oknum, mereka masih merasa berjaya,” tegasnya(29/08).
GPS menekankan bahwa kekuasaan dan rekayasa hukum tidak akan bertahan lama.
“Sehebat apapun Anda memainkan keadilan, tidak selamanya akan berjaya. Bintang di pundak tidak membuat sakti selamanya,” ujarnya.
Ia berkomitmen mendampingi pihak-pihak yang dikriminalisasi akibat melawan mafia tanah dan investasi abal-abal, sekaligus mengingatkan masyarakat Bali agar tidak membiarkan daerahnya dijajah investor serakah.
“Keadilan tidak mudah dihadirkan, tetapi harus diperjuangkan,” tutup Gede Pasek Suardika
Selain menyoroti mafia hukum di Bali, GPS juga menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur menyusul insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas seorang pengemudi ojek online.
Menurut GPS, permintaan maaf Kapolri tidak cukup meredam amarah publik.
“Kapolri seharusnya mundur. Jangan hanya korbankan anak buah. Malu, sudah terlalu lama menjabat tapi kejadian seperti ini terus berulang,” tegasnya.
Unggahan GPS itu menuai respons luas di media sosial. Banyak warganet menilai pernyataan tersebut mencerminkan keresahan publik terhadap kepemimpinan Polri yang dianggap gagal mencegah kekerasan aparat.
Dengan suara lantang, GPS memperlihatkan konsistensinya sebagai kritikus kekuasaan menolak praktik hukum yang dipermainkan demi modal asing, sekaligus mengecam aparat yang lalai menjaga rakyat.(sang)
