Jakarta,SwaraRakyat.com — Pemilihan Umum 2029 masih sekitar tiga tahun lagi. Namun, dinamika politik nasional mulai menunjukkan kecenderungan menghangat. Berbagai kelompok politik, aktivis, dan relawan mulai mempersiapkan diri menghadapi kontestasi yang akan datang.
Pengamat dan penulis Ridwan 98 menilai, meningkatnya aktivitas politik menjelang tahun pemilu merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Yang perlu mendapat perhatian, menurut dia, adalah ketika kompetisi politik mulai disertai penyebaran hoaks, provokasi, serta eksploitasi sentimen agama dan ideologi.
“Menjelang tahun politik, dinamika seperti ini memang hampir selalu muncul. Yang penting adalah bagaimana semua pihak menjaga agar kompetisi politik tidak berkembang menjadi konflik sosial,” ujar Ridwan 98 saat berbincang mengenai perkembangan politik nasional, Kamis (10/9/2026).
Ridwan membandingkan situasi politik saat ini dengan kondisi menjelang perubahan politik pada 1998. Menurut dia, situasi Indonesia sekarang memiliki konteks yang berbeda. Institusi negara, masyarakat sipil, serta ruang demokrasi telah mengalami perkembangan dalam hampir tiga dekade terakhir.
Karena itu, ia tidak melihat adanya alasan untuk serta-merta menyamakan dinamika politik saat ini dengan situasi menjelang kerusuhan 1998.
“Tidak tepat kalau setiap ketegangan politik langsung dipersepsikan sebagai pengulangan 1998. Indonesia sudah berubah. Tetapi perubahan itu bukan berarti kita boleh lengah,” kata Ridwan.
Ia menilai istilah seperti “kudeta merayap” perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak justru memperbesar kecemasan publik.
Menurut Ridwan, pertarungan politik menuju 2029 pada dasarnya akan kembali bermuara pada mekanisme demokrasi melalui pemilu. Masyarakat akan menentukan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus memilih wakil-wakil politiknya di parlemen.
“Pada akhirnya semua kepentingan politik akan kembali pada satu arena, yaitu memperoleh kepercayaan rakyat. Karena itu, kompetisi seharusnya dilakukan melalui gagasan, program dan rekam jejak,” ujarnya.
Waspadai Politik Identitas
Ridwan secara khusus menyoroti penggunaan isu agama dan ideologi dalam komunikasi politik. Menurut dia, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut dapat menjadi persoalan apabila digunakan untuk membangun permusuhan di tengah masyarakat.
“Agama dan ideologi adalah wilayah yang sensitif. Jangan sampai keduanya dijadikan alat untuk memukul lawan politik. Kalau itu terjadi, dampaknya bisa lebih panjang daripada sekadar memenangkan satu kontestasi,” katanya.
Ia juga melihat perlunya perhatian terhadap aktivitas sejumlah kelompok di ruang publik dan media sosial yang mulai membangun narasi politik lebih keras.
Namun, Ridwan mengingatkan agar fenomena tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai bagian dari suatu gerakan terorganisasi tanpa bukti yang memadai.
“Yang perlu dilakukan adalah membaca gejalanya dengan jernih. Jangan mudah menuduh, tetapi juga jangan mengabaikan apabila ada narasi yang berpotensi memecah masyarakat,” ujarnya.
Politik dan Persahabatan
Dalam percakapan tersebut, Ridwan juga menyinggung slogan “Politik Secukupnya, Berkawan Selamanya”. Menurut dia, pesan tersebut semakin penting di tengah meningkatnya kecenderungan polarisasi politik.
Ia menilai perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menghapus hubungan sosial yang telah terbangun di antara masyarakat.
“Politik ada batas waktunya. Persahabatan dan kehidupan sosial jauh lebih panjang. Karena itu, jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat kita kehilangan kemampuan untuk hidup bersama,” kata Ridwan.
Menurut dia, masyarakat juga perlu lebih kritis terhadap pertanyaan mengenai kepentingan di balik setiap narasi politik.
“Pertanyaannya bukan hanya siapa yang bicara, tetapi kepentingan apa yang dibawa dan kepada siapa kepentingan itu diarahkan,” ujarnya.
Black September sebagai Alarm
Ridwan menggunakan istilah “Black September” bukan sebagai prediksi akan terjadinya kerusuhan atau gejolak politik tertentu. Istilah tersebut, menurut dia, lebih tepat dimaknai sebagai metafora mengenai perlunya kewaspadaan menjelang meningkatnya suhu politik.
“Black September bukan ramalan bahwa akan terjadi kerusuhan. Saya memakainya sebagai alarm agar kita tidak lengah menghadapi kemungkinan meningkatnya ketegangan politik,” katanya.
Ia berharap pemerintah, partai politik, kelompok masyarakat sipil, media, serta masyarakat luas dapat menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat.
Kritik terhadap pemerintah, menurut Ridwan, merupakan bagian penting dari demokrasi. Demikian pula dengan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan melakukan kontrol terhadap kekuasaan.
“Yang harus kita lawan bukan kritiknya, tetapi kebohongan dan provokasi yang dapat merusak kehidupan bersama,” ujarnya.
Dengan waktu menuju Pemilu 2029 yang masih cukup panjang, Ridwan menilai semua pihak memiliki kesempatan untuk membangun tradisi politik yang lebih dewasa.
“Demokrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai cara memenangkan kekuasaan. Demokrasi juga merupakan cara menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi permusuhan,” kata Ridwan.
Pada akhirnya, menurut dia, tantangan menjelang 2029 bukan sekadar siapa yang akan memenangkan pemilu, melainkan bagaimana memastikan proses menuju pemilu tetap berlangsung damai, konstitusional, dan tidak mengorbankan persatuan masyarakat.
Politik boleh berbeda. Kekuasaan boleh diperebutkan. Tetapi Indonesia harus tetap menjadi rumah bersama.
