Jakarta,SwaraRakyat.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mengawal kemenangan politik pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung–Rano Karno, tetapi juga memastikan arah pemerintahan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan cita-cita keadilan sosial.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Miartiko Gea, dalam Simposium Nasional memperingati 99 Tahun Partai Nasional Indonesia (PNI) bertajuk “Refleksi Historis dan Meneguhkan Marhaenisme untuk Kedaulatan Rakyat” yang digelar di Aula DPP Persatuan Alumni GMNI, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Dalam sambutannya, Miartiko menyampaikan bahwa alumni GMNI memiliki kontribusi nyata dalam mendukung kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno, termasuk berperan dalam proses pemenangan pada Pilkada Jakarta. Namun, menurutnya, perjuangan tersebut tidak berhenti pada momentum elektoral.
“Di Jakarta kami melihat alumni GMNI ikut mendukung kepemimpinan Pramono dan Rano, termasuk dalam proses pemenangan. Ke depan, tugas kami tidak berhenti pada kemenangan politik, tetapi juga mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat,” ujar Miartiko.
Sebagai organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Marhaenisme, PA GMNI Jakarta Raya, lanjutnya, telah merumuskan empat agenda strategis yang akan menjadi fokus pengawalan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Agenda pertama adalah memberikan dukungan terhadap pembangunan rumah susun (rusun) yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik dan kawasan perdagangan atau pasar.
Menurut Miartiko, konsep tersebut merupakan solusi komprehensif terhadap berbagai persoalan perkotaan karena mampu mendorong masyarakat kembali bermukim di Jakarta, mengurangi kemacetan melalui integrasi transportasi massal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tumbuhnya aktivitas ekonomi di kawasan terpadu.
“Kami mendukung kebijakan Gubernur Jakarta membangun rusun yang terintegrasi dengan transportasi dan pasar. Kami melihat ada dampak positif bagi mobilitas masyarakat, ekonomi warga, sekaligus peningkatan pendapatan daerah,” katanya.
Agenda kedua adalah mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara adil dan berkeadilan sosial.
Miartiko menilai berbagai konflik pertanahan maupun penggusuran yang masih terjadi di sejumlah wilayah Jakarta harus diselesaikan dengan mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
“Kami mendukung adanya keberpihakan kebijakan pertanahan kepada rakyat sehingga setiap penyelesaian persoalan tanah mengedepankan keadilan sosial,” ujarnya.
Agenda ketiga berkaitan dengan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai bagian dari pembangunan Jakarta yang berkelanjutan.
Menurutnya, keberadaan RTH tidak hanya berfungsi mempercantik wajah kota, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi risiko banjir, memperbaiki kualitas udara, serta menyediakan ruang publik yang sehat dan inklusif bagi masyarakat.
“Kami melihat komitmen Gubernur Pramono untuk menambah ruang terbuka hijau. Ini penting untuk mendukung kualitas lingkungan sekaligus menjadi salah satu solusi mengatasi banjir di Jakarta,” ucapnya.
Sementara itu, agenda keempat menyangkut masa depan status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Miartiko mengatakan DPD PA GMNI Jakarta Raya akan mengusulkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI guna membahas kemungkinan mengembalikan status Jakarta sebagai ibu kota negara.
Menurutnya, Jakarta memiliki nilai historis, politik, ekonomi, dan simbolik yang sangat penting bagi perjalanan bangsa sehingga kepastian statusnya perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.
“Kami akan mengusulkan RDP dengan Komisi II DPR RI untuk membahas pengembalian Jakarta sebagai ibu kota. Kami memandang hal ini penting bagi masa depan Jakarta,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Miartiko juga mengajak seluruh kekuatan nasionalis untuk mengambil peran strategis menyongsong peringatan lima abad Kota Jakarta.
Ia menegaskan, momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai tonggak memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan keadilan sosial sebagaimana semangat Marhaenisme yang diwariskan Bung Karno.
“Menyambut lima abad Jakarta, kelompok nasionalis harus memiliki peran strategis dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global. Semangat Marhaenisme harus terus diteguhkan sebagai kekuatan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, khususnya di Jakarta,” tegasnya.
Simposium Nasional tersebut menghadirkan Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., sebagai keynote speaker. Turut hadir Ketua Harian DPP PA GMNI Ir. Arudji Wahyono bersama para akademisi, tokoh nasional, dan alumni GMNI dari berbagai daerah.
Adapun narasumber dalam simposium tersebut terdiri atas Prof. Dr. Asvi Warman Adam (Peneliti Senior BRIN), Prof. Dr. Drs. Ganjar Razuni, S.H., M.Si. (Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional), Dwi Rio Sambodo (Alumni GMNI sekaligus Anggota DPRD DKI Jakarta), serta Dr. Ade Reza Haryadi, M.Si. (Akademisi). Kehadiran para narasumber dari berbagai latar belakang tersebut memperkaya diskusi mengenai relevansi Marhaenisme dalam menjawab tantangan pembangunan nasional dan masa depan Jakarta.
Ketua Panitia Pelaksana, Rengganis, mengatakan simposium tidak hanya menjadi ruang refleksi atas perjalanan sejarah Partai Nasional Indonesia (PNI) dan pemikiran Bung Karno, tetapi juga menjadi forum strategis untuk memperkuat relevansi Marhaenisme dalam menjawab tantangan pembangunan nasional, khususnya bagi masa depan Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan.
Ia menambahkan, penyelenggaraan simposium ini merupakan bagian dari rangkaian agenda menjelang pelantikan pengurus DPD PA GMNI Jakarta Raya, sekaligus menjadi momentum konsolidasi gagasan dan penguatan peran alumni GMNI dalam mengawal pembangunan Jakarta yang berdaulat, berkeadilan sosial, dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.(sang)
