JAKARTA, SWARARAKYAT.COM – Kuasa hukum Wiwin Winaningsih, Mintarno, SH, mengadukan penghentian penyelidikan laporan dugaan penipuan dan penggelapan senilai sekitar Rp1,2 miliar ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri. Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan laporan kliennya oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat.
Melalui Law Office JM & Partners, Mintarno meminta Kepala Divisi Propam Polri ke Kepala Detasemen A Biro Paminal melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal terhadap proses penghentian penyelidikan tersebut.
Dalam surat pengaduannya, kuasa hukum mempertanyakan dasar penghentian penyelidikan atas laporan Wiwin yang teregister dengan nomor LP/B/261/II/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 25 Februari 2026.
Persoalan ini bermula dari kerja sama pemasokan kebutuhan bahan pokok kepada PT Long Rich Indonesia di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam kegiatan usaha tersebut, Wiwin mengaku menggunakan modal pribadi untuk menyediakan berbagai kebutuhan perusahaan, mulai dari beras, telur, minyak goreng, hingga bahan makanan lainnya.
Berawal dari kerja sama pemasokan bahan pokok
Berdasarkan kronologi yang disampaikan kuasa hukum, Wiwin mulai memasok kebutuhan pokok kepada PT Long Rich Indonesia sejak tahun 2023.
Dalam proses kerja sama yang sudah berjalan, pihak perusahaan meminta pemasok memiliki badan usaha untuk memenuhi ketentuan administrasi. Wiwin kemudian diperkenalkan kepada seorang pria berinisial FW yang menawarkan pembentukan badan usaha yang diberi nama CV Fortuna Sica.
Namun, menurut keterangan kuasa hukum, nama Wiwin tidak tercantum dalam badan usaha tersebut. Meski demikian, Wiwin tetap menjalankan kegiatan pemasokan karena membutuhkan badan usaha untuk melanjutkan kerja sama dengan perusahaan.
Dalam skema tersebut, Wiwin mengaku menyediakan seluruh modal pembelian barang menggunakan uang pribadinya. Sementara pembayaran dari PT Long Rich Indonesia dilakukan melalui rekening CV Fortuna Sica yang dikelola FW.
Pembayaran diduga tidak diserahkan kepada pemasok
Persoalan mulai muncul ketika pembayaran atas pasokan bahan pokok periode Desember 2025 hingga Januari 2026 diduga tidak diterima Wiwin.
Menurut keterangan dalam surat pengaduan, pihak PT Long Rich Indonesia telah melakukan pembayaran melalui CV Fortuna Sica. Namun, uang tersebut tidak diserahkan kepada Wiwin.
Akibatnya, Wiwin mengaku mengalami kerugian karena modal pengadaan barang dan keuntungan usaha tidak diterima sebagaimana mestinya.
Nilai kerugian yang dilaporkan ke Polda Jawa Barat disebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Atas kejadian tersebut, Wiwin melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan pada 25 Februari 2026.
Muncul laporan berbeda di Polresta Cirebon
Setelah laporan Wiwin masuk ke Polda Jawa Barat, FW juga mengajukan pengaduan terhadap Wiwin ke Polresta Cirebon.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Perkara tersebut ditangani Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Cirebon.
Dengan demikian, persoalan antara kedua pihak berkembang menjadi proses hukum di dua wilayah kepolisian berbeda.
Kesepakatan perdamaian dengan kompensasi Rp700 juta
Pada 4 Agustus 2026, FW bersama kuasa hukumnya mendatangi Wiwin dan menawarkan penyelesaian melalui kesepakatan perdamaian.
Dalam dokumen tersebut, FW menawarkan kompensasi sebesar Rp700 juta. Kesepakatan itu juga memuat klausul bahwa masing-masing pihak akan mencabut laporan atau pengaduan yang telah dibuat.
Wiwin menerima tawaran tersebut dengan harapan persoalan dapat diselesaikan.
Namun, menurut kuasa hukumnya, pelaksanaan kesepakatan perdamaian kemudian dipersoalkan setelah Wiwin kembali menerima undangan dari Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Cirebon pada 28 Oktober 2026.
Pihak Wiwin mempertanyakan tindak lanjut kesepakatan tersebut, khususnya mengenai pencabutan laporan masing-masing pihak.
Polda Jawa Barat hentikan penyelidikan
Persoalan semakin berkembang setelah pada 6 November 2026 Polda Jawa Barat menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan atas laporan Wiwin.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyelidik telah melengkapi administrasi penyelidikan dan memperoleh keterangan dari enam orang saksi.
Namun, kuasa hukum Wiwin mempertanyakan pertimbangan penghentian penyelidikan yang mencantumkan adanya perdamaian sekaligus kesimpulan bahwa tidak ditemukan unsur tindak pidana.
Mintarno menilai kedua pertimbangan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Menurutnya, keberadaan kesepakatan perdamaian tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menguji fakta dan bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Minta rekening CV Fortuna Sica diperiksa
Salah satu hal yang diminta kuasa hukum kepada penyelidik adalah pemeriksaan rekening koran CV Fortuna Sica.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menelusuri aliran pembayaran dari PT Long Rich Indonesia, terutama transaksi selama Desember 2025 hingga Januari 2026.
Selain itu, kuasa hukum meminta agar bukti transfer, dokumen pembelian barang, keterangan saksi, percakapan WhatsApp, serta catatan transaksi usaha turut diperhatikan dalam proses penanganan perkara.
Menurut pihak Wiwin, bukti-bukti tersebut diperlukan untuk memperjelas hubungan usaha, sumber modal pengadaan barang, serta dugaan pembayaran yang belum diterima kliennya.
Minta Divpropam lakukan pemeriksaan internal
Melalui pengaduan kepada Divpropam Polri, Mintarno meminta agar Biro Paminal melakukan klarifikasi dan pemeriksaan internal terhadap proses penanganan laporan Wiwin di Polda Jawa Barat.
Pihaknya berharap pemeriksaan tersebut dapat menjawab sejumlah pertanyaan, terutama mengenai dasar penghentian penyelidikan, pertimbangan hukum yang digunakan, serta apakah seluruh prosedur telah dijalankan secara profesional.
Pengaduan ini sekaligus meminta adanya evaluasi terhadap proses penanganan perkara agar hak pelapor memperoleh kepastian hukum tetap terlindungi.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak FW maupun Polda Jawa Barat terkait keberatan yang disampaikan kuasa hukum Wiwin tersebut. (ESH)
